“Harga” Orang Aceh

Di mata Snouck Hurgronje, “Orang Aceh wajib disakiti dengan sesakit-sakitnya, dihina dengan sehina-hinanya dan dihancurkan hingga hilang rasa kemuliaannya.” Setelah diuji, ternyata doktrin ini selamanya gagal, jika menyakiti fisik orang Aceh.

Oleh Yusra Habib Abdul Gani (*

ORANG Aceh pantas merasa bangga, karena memiliki karakter “Superiority Complex”, yang memandang dirinya lebih mulia daripada Belanda, dengan menyebut dirinya, “Ulôntuan” yang berarti, “Aku adalah Tuan”. Penerapan sebutan ini dalam pertuturan sehari-hari mengalami proses pemèndèkan; yang apabila dipanggil, seseorang akan menyahut, “Wan”, yang akar katanya berasal dari “Ulôntuan.” Artinya, orang Aceh memandang dirinya tetap sebagai “Tuan” dihadapan siapapun juga. Namun, Karakteristik ini secara tidak langsung terbawa-bawa ke dalam strata kehidupan politik.

Di mata Snouck Hurgronje, “Superiority complex” ini disifatkannya sebagai “penyakit jiwa”, angkuh dan sombong, bukan sifat keutamaan, hingga muncul doktrin Snouck, “Orang Aceh wajib disakiti dengan sesakit-sakitnya, dihina dengan sehina-hinanya dan dihancurkan hingga hilang rasa kemuliaannya.” Setelah diuji, doktrin ini selamanya gagal, jika menyakiti fisik orang Aceh. 

  

Sebenarnya, untuk memperdaya atau mengubah mental “ke-tuan-an” Aceh menjadi “babu” atau “lamit”, ada cara yang simpatik, yakni secara perlahan-lahan, rasa “superiority complex” ini digiring, diarahkan dan dimanfaatkan, hingga tidak sadar kalau mereka diperalat sebagai “barang” dagang politik untuk kepentingan politik. Tegasnya sebagai objek politik.

Aceh pernah dipakai sebagai brand (merek), sebab dianggap punya daya pikat dan nilai jual dalam perniagaan politik lokal, nasional maupun Internasional. Nama “Aceh” berpotensi melariskan barang dagang politik kontemporer.

Dalam skala politik internasional misalnya, “Aceh” pernah dipakai sebagai brand oleh Van Sweten tahun 1874, yang berkata, “Aceh sudah kita taklukkan”, yang ternyata bisa mempengaruhi opini dunia internasional pada masa itu. Sampai-sampai Ratu dan rakyat di seluruh pelosok Belanda keluar rumah berpestapora di jalan-jalan, merayakan kemenangan, setelah menerima pengumuman Van Sweten. Walaupun realitas yang terjadi di medan perang justeru sebaliknya.

Isu “kekalahan” Aceh, ternyata mempengaruhi kebijakan British, hingga memberi hak “belligerent power” (kuasa berdagang dalam suasana perang) kepada Aceh dan pihak asing untuk berdagang di Selat Melaka. Maksud pemberian hak ini, selain untuk mendeteksi peta kekuataan Angkatan Laut Aceh, juga menguntungkan perdagangan pihak asing di Selat Melaka khususnya, seperti, Belanda, Inggris, Perancis dan USA dan di kawasan Asia Tenggara umumnya.

Dalam skala nasional, “orang Aceh” pernah dimanfaatkan Soekarno sebagai brand dagang politik untuk menyelamatkan Indonesia, di mana Tgk Hasan Krueng Kaléé, Tgk Daud Beureuéh, Tgk Djafar Sidiq Lamdjabat dan Tgk Ahmad Hasbalah Indrapuri, Teuku Njak Arif dan Tuanku Mahmud dibujuk untuk mengeluarkan Maklumat Ulama Seluruh Aceh, tanggal 5 Oktober 1945, yang menyebut, “...Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia di bawah pimpinan dari yang maha Pemimpin kita Ir Soekarno. Perjuangan ini adalah perjuangan suci yang disebut “Perang Sabil”.

Kalimat “maha Pemimpin” dan “Perang Sabil” adalah brand politik made-in Aceh, untuk mempengaruhi orang Aceh melihat figur Soekarno, hingga rela terseret dalam perang Surabaya dan Bandung Lautan Api. Padahal, nasib masa depan Aceh ketika itu tidak menentu. Brand politik ini menciptakan Soekarno sangat populer. Jadi tak heran, kalau dalam kunjungan Soekarno ke Aceh tahun 1948; sekembalinya ke Jawa membawa 10 koper berisi tekstil, setengah kilogram emas dan sejumlah jam tangan berlapis emas, padahal sewaktu berangkat dari Yogyakarta ia hanya membawa sebuah koper saja, bahkan baju jasnya dijahitkan oleh Bantasyam, seorang penjahit di Bireuën.

Diakui, kalau sebutan “Pemimpin Besar Revolusi” kepada Sukarno telah dicabut melalui Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966; melucuti semua sebutan, seperti: “Paduka Yang Mulia” (P.Y.M.), “Yang Mulia” (Y.M.), “Paduka Tuan” (P.T.) diganti dengan sebutan “Bapak/Ibu” atau “Saudara/Saudari” melalui Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966, bahkan mencabut semua atribut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, lewat Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. 

Anèhnya, sebutan “maha pemimpin” yang tertera dalam Maklumat Ulama Seluruh Aceh, sampai hari ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mencabutnya. Berarti, secara politik dan yuridis formal, sebutan “maha Pemimpin” made-in Aceh itu masih sah berlaku. Mengapa? Beginilah mahalnya brand Aceh dalam perdagangan politik Indonesia kemaren, hari ini dan esok.

Bukan hanya itu, pencetus idé supaya Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup keluar dari mulut Ali Hasymi, Gubernur Aceh (periode 1957-1964). Ide tersebut mendapat sambutan dari kalangan politisi. Sehingga ide itu kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang: Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Kemujaraban brand Aceh, telah memansukhkan pasal 5, UUD-1945 (sebelum amandemen yang tertera dalam pasal 7) tahun 1999, 2000,201 dan 2002, tentang: ketentuan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam memori penjelasan TAP-MPRS ini disebut: “... mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup semata-mata untuk menghidupkan dan memperkaya preceden dalam ketata-negaraan Indonesia...” Soekarno tidak menolak, kendatipun rumusan ini berlawanan dengan UUD-1945. Soal kemudian, TAP-MPRS ini dimansukhkan, itu soal lain. Yang pasti, ucapan orang Aceh, bukan saja dijadikan “barang” dagang politik, tetapi laku dipakai untuk melakukan perbuatan makar terhadap konstitusi.

Selanjutnya, di tahun 1987, saat Bustanul Arifin (Ketua Bulog ketika itu) bertanya kepada Tengku Daud Beureuéh yang tengah dalam keadaan koma: “Apakah Tengku merestui Golkar menang di Aceh?”. Wartawan bertanya: “apa renpons Tengku?” “Tengku merestui,” Jawab Bustanil. “Suara asing” ini dipasarkan untuk memenangkan Golkar di Aceh ketika itu.

Dalam situasi dan isu yang berbeda; Tengku Hasan. M di Tiro yang sedang dalam keadaan koma sempat menitip pesan: “Jaga perdamaian Aceh” kepada Malik Mahmud. Demikian pengakuan Malik Mahmud kepada wartawan. [Sumber: Acehkita].

Sekarang, figur Aceh yang layak jual sudah kosong. Kadar kemampuan ulama, politisi, tokoh masyarakat dan cendekiawan Aceh saat ini berada di bawah standard. Orang Aceh hampir sepenuhnya berubah dari mental “Tuan” menjadi “babu” politik. Oleh sebab itu, “permintaan maaf” sepihak dari Wiranto kepada orang Aceh (06/08/1998) di Lhôkseumawé dan berhasilnya MoU Helsinki ditanda tangani atas inisiatif Jusuf Kalla, terpaksa dipakai oleh pasangan JK-Wiranto sebagai “barang” dagang politik dalam pesta demokrasi di Indonesia. SBY juga dianggap berjasa dalam isu Helsinki. Padahal, kalau mau jujur, tangan siapa (calon Pres-Wapres RI) yang tidak kotor di Aceh? Namun, orang Aceh tetap antusias memenangkan SBY dengan mengantongi 93% suara di Aceh.

Dari sudut politik, orang Aceh bukan tuan politik. Padahal tuan politik ialah orang yang mampu menempatkan diri sebagai subjek, bukan objek kekuasaan dan bencana yang paling dahsyat dalam peradaban manusia terjadi, ketika predikat “superiority complex” -nilai-nilai ke-Aceh-an- dilucuti dan diremukkan oleh suatu kekuatan yang tidak pernah terpikir sebelumnya. 
* Penulis adalah Dikrektur Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark

Di Kutip dari Harian Serambi Indonesia 19 Agustus 2010.

“Wahai Garuda Turunlah!”

PRESIDEN Soekarno tiba di Aceh, lalu singgah di Kutaraja untuk memohon pengertian rakyat Aceh: betapa negeri yang baru merdeka ini sangat membutuhkan kesetiaan rakyat, modal pengusaha, dan doa ulama. Bagi republik yang masih mencari format kenegaraan dan ketatanegaraan, di usia yang belia, tempo dulu, proaktif dan partisipatif daerah dituntut lebih.

Lantaran sedang merancang dan mencoba bentuk ketatanegaraan, wajar rasanya jika wilayah Aceh semula sempat bersama dalam satu provinsi dengan Sumatera, di bawah Gubernur Mr T Muhammad Hasan, kemudian terpilah-pilah dan tergabung kembali dengan beberapa wilayah lain.

Beberapa kali Aceh dipisah lagi dalam keresidenan, bersama wilayah tetangga seperti bersama Sumatera Timur dan Tapanuli. Saat Aceh dalam keresidenan, pernah Teuku Nyak Arief dan Teuku Daud Syah pernah menjadi residen yang berpusat di Kutaraja. Aceh juga pernah dipimpin oleh Tgk Muhammad Daud Beureueh--Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo--dalam format provinsi.

Nah, tatkala Abu Beureueh didengar dan ditaati rakyat--alasan klasik, karena karismanya--di sebelah selatan Masjid Raya Baiturrahman itu, Presiden Soekarno, dengan jas hitam, kacamata gelap, dan berpeci nasional itu, berdialog dengan elemen masyarakat, unsur ulama, dan saudagar kita. Tentu juga dengan ribuan rakyat Aceh yang dibilang heroik. Kisahnya terurai haru di buku sejarawan: beberapa bulan sebelum peringatan dirgahayu empat tahun kemerdekaan RI, Agustus 1949.

Peristiwa kesetiaan orang Aceh dengan republik yang amat penting di kala genting itu, berlangsung di Atjeh Hotel--sekitar 10 tahun lalu sudah terbakar (atau dibakar?). Konon di pertapakannya akan dibangun hotel (Novotel Hotel Aceh) bertaraf internasional. Namun sudah bilangan tahun, baru ada pancangan “angker”, yang usai tsunami telah dicat berwarna-warni. Di sana juga seniman akrab melantunkan puisi. Kalau ada keramaian, pameran, dan nyanyian di Taman Sari, bekas pertapakan Hotel Aceh dijadikan area parkir oleh Pemkot Banda Aceh, atau oleh “preman gampong” sekitar.

Hotel Aceh di Jalan Mohammad Jam itu, berdiri persis pada jarak hampir seratus meter dari tempat putrinya, Megawati Soekarno Putri, dengan kerudung cantik--usai shalat dua rakaat--juga sukses berpidato dan berjanji di hadapan ribuan rakyat Aceh, pada suatu siang 8 September 2001, dari halaman Masjid Raya Baiturrahman.

Kalau dua pertiga abad yang lalu, ayahnya dan rakyat Aceh mencetuskan pembelian Dakota, lalu 10 tahun yang silam, Megawati berpidato di Masjid Raya Baiturrahman tentang jasa orang Aceh (juga soal pesawat awal kemerdekaan), maka 26 September enam tahun silam, kembali bersama Pemda Aceh di Blang Bintang, dalam hujan deras, lagi-lagi putri Bung Karno itu meresmikan “sayap-sayap Seulawah NAD” untuk “mengepak” kembali. Ini juga sebait nostalgia indah yang aduhai, di awal era otonomi, yang ternyata jadi kisah kelam kembali, karena “sayap Seulawah” patah lagi, patah pate, bersama kasus-kasus korupsi, dan bagi generasi Aceh, ini kegelapan atas kegelapan.

Maskapai Garuda Indonesia saat ini

Terus, dari lobi Hotel Aceh yang melegenda itu, pesawat udara Seulawah (Pioner Garuda Indonesian Airways) dicatat kisahnya. Untuk ini, salah satu tokoh Aceh--Tgk Mansoer Ismail, Sekretaris Abu Daud Beureueh--yang sempat melihat langkah dan air mata Soekarno merekam untuk kita. “Terakhir ia menumpahkan air mata buayanya untuk memperdaya tokoh masyarakat dan ulama,” kenang Abu Mansoer Ismail di Beureunuen dalam usia rentanya, tanpa tunjangan pensiunan itu, pada Munawardi Ismail, seorang wartawan yang sekampung dengannya.

Dan ternyata proyek Seulawah RI-001--cikal bakal GIA yang repliknya ada di Blang Padang--itu cuma satu yang dapat terbeli. “Satu unit lagi entah di mana rimbanya,” gugat Abu Mansoer agak sesal, pada “cucu”nya itu.

Dalam pertemuan di Hotel Aceh itu, antara Presiden beserta rombongan berdialog dengan GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh). Dia setelah membicarakan situasi negara yang genting, juga saat itu mengusulkan dan meminta pihak GASIDA kiranya sanggup menyediakan sebuah pesawat terbang Dakota yang seharga sekitar M$ 120 (dolar Malaya) atau kira-kira 25 kg emas.

Aneh sekali, menjelang akhir pertemuan itu, Presiden mengatakan tidak mau makan sebelum mendengar jawaban dari para pengusaha, sanggup atau tidak. Atas usul tersebut, Ketua GASIDA, M Djuned Yusuf, Haji Zainuddin dan sesepuh lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, mengisyaratkan pada pada T Muhammad Ali Panglima Polem (sebagai jubir) bahwa menerima usul Presiden. Lalu Sang Presiden yang pertama RI itupun mau makan--maaf, kayak anak-anak yang diiming-iming hadiah, sebelum makan saja.

Belakangan GASIDA membentuk suatu panitia, yang diketuai T M Ali Panglima Polem sendiri. Berdasarkan pembicaraan dengan Residen Aceh, kemudian diputuskan akan membeli dua pesawat terbang Dakota. Satu atas nama GASIDA dan yang satu lagi atas nama seluruh rakyat Aceh. Upaya mengumpulkan dana dan emas, menurut Abu Mansoer (lahir di Jangka Buya Ulee Gle, 1902) oleh Abu Beureueh meminta Abu Daoed (staf wakil kepala keuangan kantor gubernur militer), Mansoer Ismail, dan T H Husen Samalanga (pegawai kantor gubernur militer) untuk meminta bantuan dari saudagar dan pedagang emas.

Kedua pesawat yang dibeli dengan uang rakyat itu masing-masing diberi nama Seulawah I dan Seulawah II. Rute semula pesawat ke luar negeri, yakni Ranggoon (Birma) dan India. Soal siapa yang duluan membeli pesawat Dakota ini, tim lain dari residen lain, mungkin belum berhasil membeli seperti yang dilakukan rakyat Aceh.

Padahal selain dana S$ 500 ribu, rakyat Aceh juga menyumbang dalam bentuk hewan (kerbau) untuk perjuangan di ibukota Yogyakarta waktu itu. Kelak, atas sumbangan rakyat Aceh berupa uang dan emas, pemerintah di Yogyakarta, khususnya KSU-AURI (Kepala Staf Angkatan Udara RI) mengucapkan terima kasih, thank you. Telegram juga diterima dari AURI Komandemen Udara di Bukit Tinggi, pada Agustus 1948. T M Ali Panglima Polem selaku Ketua Panitia, menerima sebuah surat dari sana, karena kebetulan Presiden juga sempat ke Sumatera Barat itu.

Seorang keturunan T M Ali Panglima Polem, T Zainal Arifin di Banda Aceh, beberapa hari yang lalu, dalam Droe Keu Droe (Serambi Indonesia) juga membenarkan kita bahwa T M Ali Panglima Polem sebagai Ketua Panitia saat itu, dan dengan tegas memohon Menteri BUMN “kap igoe”, demi harkat dan marwah Aceh, di tengah ambisi Garuda menjual sahamnya.

Akhirnya, hari ini, kita mengharap itikad baik manajemen Garuda untuk--mengutip kata-kata Bung Karno--jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah), sebelum orang Aceh marah dan geram padanya. Turunlah, menunduklah, rendah hatilah pada “kakakmu” Seulawah, pada jasa orang Aceh, yang “melahirkanmu”.

Hari ini, sambil mendengar bisingan pesawat Garuda di langit Aceh, anak cucu kita, siswa dan mahasiswa yang membaca sejarah, atau melihat replikanya di Blang Padang Indonesian Airways, mungkin bertanya kembali;

Setelah Seulawah Aceh milik Pemda “jatuh”; di tengah penjualan saham milik Garuda ke pihak asing--tanpa deviden (pembagian hak) apa pun buat Aceh; bagaimana lagi cara kita mengenang pesawat Seulawah, karena “kepak-kepak sayap” yang sudah patah, patah pate; kalau bukan meminta sambil menengadah ke atas pada “burung besi”; Garuda, turunlah!

Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2011/05/wahai-garuda-turunlah-rendah-hatilah.html

Surat Kerajaan Aceh Akui Kedaulatan Belanda

                          Abdul Hamid, diutus oleh Sultan Alauddin Al Mukamil, Diplomat Pertama Asia Asal Aceh Meninggal di Belanda

SATU lagi sejarah hubungan Aceh dengan Belanda yang harus tetap diingat, di samping catatan lain yang menyebutkan bahwa Belanda itu gemilang karena Aceh mulanya. Belanda sengaja mencari celah berdagang ke Aceh, karena mereka paham benar hasil alam Aceh yang melimpah-ruah. Atas kesadaran itulah, Belanda mengadakan kerja sama dengan Aceh.

Belanda juga pernah membuat pengakuan bahwa;

“Meski ditanam bom pada setiap helai daun rumput di tanah Aceh, niscaya Aceh tetap takkan habis.” 

Kekaguman Belanda ini tertera dalam karangan H.C. Zentgraaf, jurnalis Belanda yang banyak menulis tentang Aceh.

Tanggal 1 September, merupakan hari penting bagi Aceh-Belanda. Hari dengan tanggal yang sama dengan hari ini, tepatnya 1 September 1602 silam, Laksamana Sri Muhammad dan Mir Hasan dari Kerjaan Aceh memberikan surat dan dokumen kerja sama Aceh-Belanda kepada Pangeran Mauritz. Pangeran Mauritz adalah pemegang tampuk kekuasaan Belanda pada Dinasti Orange.

Kerja sama tersebut disambut baik oleh Belanda, karena Mauritz yakin dilomasi dan kerja sama dengan Aceh akan dapat mengimbangi dominasi Portugis di Belanda. Sebelumnya, Belanda terjepit oleh penguasaan dagang Portugis dan Spanyol yang mampu mengontrol jalur laut mulai Giblaltar, Samudera Atlantik, hingga Samudera Hindia.

Kerja sama Aceh dan Belanda itu juga atas permintaan negeri Kincir Angin tersebut. Pangeran Mauritz sengaja mengirimkan utusan ke Aceh, yang tiba pada 25 Agustus 1601. Utusan tersebut membawa surat permohonan kerja sama Belanda untuk Aceh. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Pangeran Mauritz di Den Haag, tertanggal 11 Desember 1600.

Dalam surat bujukan kerja sama itu, Belanda mencoba “merayu” Aceh dengan mengatakan bahwa Portugis telah menjajah Aceh dan Belanda siap bekerja sama dengan Aceh. Tanpa berburuk sangka, Aceh lantas mengirimkan utusan ke Belanda, di bawah pimpinan Abdul Hamid, yang kemudian meninggal di Belanda.

Karena meninggalnya pimpinan utusan Kerajaan Aceh itu, Laksamana Sri Muhammad turun tangan langsung menyerahkan berkas dan dokumen sebagai bukti kerja sama Aceh-Belanda. Dengan surat kerja sama ini pula, Aceh secara de facto dan de jure mengakui kemerdekaan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Mauritz dari Dinasti Orange van Nassau.

Dari catatan sejarah ini dapat dipastikan Kerajaan Aceh adalah yang pertama dari seluruh negara di dunia mengakui Belanda sebagai sebuah negara, yang memiliki wilayah dan kekuasaan. Sebelumnya, Belanda merupakan jajahan Spanyol.

Pengakuan ini pula awal kerja sama Aceh dengan Belanda. Namun, dalam perjalanan sejarah, Belanda mengkianati perjanjian diplomatik tersebut dengan mengeluarkan maklumat “PERANG” terhadap Aceh pada 26 Maret 1873.

Sejarah pula yang membuktikan bahwa Aceh tidak pernah takut dan takluk oleh kaphe Beulanda (Kafir Belanda). Negara kincir angin itu akhirnya meninggalkan Aceh setelah membuat pengakuan bahwa Aceh adalah negara yang berdaulat. Artinya, Aceh terlebih dulu berdaulat ketimbang Belanda.

Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2012/09/surat-kerajaan-aceh-akui-kedaulatan.html

Kisah Kasih Aceh untuk Republik

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia di proklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno - Hatta. Pernyataan kemerdekaan itu tidak langsung diterima baik oleh semua pihak, terutama pihak Belanda yang dengan gigih berusaha untuk kembali menguasai seluruh kepulauan Indonesia. Pertentangan pihak Belanda dengan Indonesia sampai menjelang tahun 1950. mereka menjalankan politik adu domba dan pecah belah diantara rakyat Indonesia dengan maksud dapat menduduki kembali seluruh kepulauan Indonesia.

Dalam upaya menjajah Indonesia kembali, Belanda menyiarkan berita-berita melalui surat kabar dan radio, bahwa kedatangan mereka ke Indonesia bukan untuk berperang dan menjajah, tetapi menjaga keamanan yang diakibatkan oleh perang Dunia II. Selain melalui siaran propaganda, pihak Belanda juga melakukan dua kali agresi bersenjata terhadap Indonesia, yaitu agresi pertama tahun 1947 dan kedua tahun 1948. Akibat serangan itu dalam waktu relatif singkat hampir seluruh wilayah Indonesia dapat mereka duduki kembali.

Daerah yang belum mereka kuasai satu-satunya adalah Aceh, sehingga Republik Indonesia yang berusia muda itu masih mempunyai modal yang sangat kuat untuk mempertahankan kedaulatan kemerdekaannya. Belanda berkali-kali berusaha menghancurkan perlawanan rakyat Indonesia di daerah Aceh dengan pendaratan pasukannya yang selalu dapat digagalkan.

Pasukan marinir Belanda juga selalu berusaha melakukan percobaan pendaratan pada tempat-tempat strategis dan pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai Aceh, seperti Ulee Lheue, Ujong Batee, Krueng Raya, Sigli, Ulee Kareueng,Lhoksumawe, Langsa, Meulaboh, Tapak Tuan dan lain-lain. Armada-armada perang Belanda yang sering beroperasi pada waktu itu, antara lain Jan Van Bukker, Ban Jan Van Gallaen.

Oleh karena kuatnya pertahanan pantai yang dilengkapi dengan meriam-meriam pantai hasil rampasan dari tentara Jepang serta dilandasi pula oleh semangat rakyat yang bergelora, maka wilayah Aceh terus dapat dipertahankan kemerdekaannya dengan selalu mengagalkan rencana pendaratan Belanda. Untuk mengetahui situasi di darat, Belanda sering menangkap para nelayan dengan menyeret mereka ke kapal. Rencana Belanda untuk menduduki daerah Aceh tidak pernah terlaksana sampai saat mereka mengakui kemerdekaan Indonesia pada akhir tahun 1949.

Setia meski selalu di khianati

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Aceh pasukan angkatan perangAceh tidak hanya berjuang di Aceh saja akan tetapi juga terus-menerus dikirim ke Medan atau pun ke tempat-tempat lain di Sumatera Timur (sekarang: Sumatera Utara). Di sana pasukan Aceh berjuang di Medan Area dan berbagai medan pertumpuran yang hendak dicaplok musuh. Menghadapi tentara Belanda yang bersenjata mutakhir, panglima tentara RI Mayor Jenderal R. Suharjo Harjowardoyo menumpahkan harapan besar kepada pasukan Aceh.

Pertempuran medan Area

Dalam sebuah telegramnya, panglima meminta kepada pemimpin rakyat Acehsupaya menyediakan terus kekuatan dari Aceh ke Medan. Pengembalian kota Medan terletak di tangan saudara-saudara segenap penduduk Aceh. Akibat agresi pertama Belanda ini menyebabkan negara republik Indonesia dihadapkan kepada suatu tantangan besar.

Dalam situasi yang krisis itu wakil Presiden Muhammad Hatta mengangkat Tgk. Muhammad Daud Breu-eh menjadi gubernur militer untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Jenderal Mayor. Akibat agresi Belanda pertama banyak pasukan dan rakyat Sumatera Timur mengungsi ke Aceh yang masih aman dari tekanan pihak Belanda.

Pada masa Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh menjadi Gubernur Militer Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo; terjadilah agresi Belanda kedua. Pada hari pertama agresi tersebut tanggal 19 Desember 1948 Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta dapat di duduki oleh Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Prsiden Muhammad Hatta beserta beberapa menteri dan beberapa tokoh lainnya dapat ditawan oleh Belanda. Tanggal 19 Desember 1948 pemerintah memberikan kuasa kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan PDRI, sedangkan di Jawa dibentuk Komisariat Pemerintahan yang terdiri dari Mr. Sukiman. Mr. Susanto Tirtiprodjo.

Dengan agresi Belanda yang kedua dapat dilakatakan, bahwa hampir seluruh wilayah di Sumatera telah berada di bawah kekuasaan Belanda. Satu-satunya daerah yang masih utuh belum dimasuki Belanda adalah Daerah Aceh. Untuk menghadapi kekuatan Belanda di Sumatera Timur(Sumatera Utara) dan didasarkan kepada pertimbangan, bahwa lebih baik pasukan Aceh menyerang Belanda dari pada bertahan di Aceh, Laskar berjumlah 60 orang yang diperbantukan pada batalion TRI Devisi juga dikirimkan ke kesatuan laskar Aceh dari Devisi Tgk. Chik Di Tiro, Divisi Direncong, Devisi Tgk. Chik Paya Bakong dan Tentara Pelajar.

Oleh karena semakin hari semakin banyak yang datang ke Medan Area, maka terpaksa dibentuk suatu badan koordinasi yang disebut dengan RIMA (Resimen Istimewa Medan Area) yang terdiri dari 4 batalion yaitu batalion Wiji Alfisah, batalion Altileri Devisi Rencong, Devisi Tgk. Chik Di Tiro, dan Devisi Tgk. Chik Paya Bakong.

Tugas pertama dari pasukan tersebut adalah untuk merebut kembali daerah yang diduduki Belanda. Namun hal ini kurang berhasil karena kurang terkoordinirnya pasukan bersenjata Republik Indonesia, bahkan sering terjadi pasukan komando itu tidak dapat menjalin kerjasama, sehingga tidak dapat menggerakkan suatu serangan yang serentak terhadap Belanda. Walaupun tugas utamanya tidak berhasil, namun untuk menghalau gerak maju pasukan Belanda ke Aceh cukup berhasil. Ini dapat dilihat karena tidak ada satu daerah pun di Aceh dapat di duduki kembali oleh Belanda.

Sumbangan Rakyat Aceh

Daerah Aceh merupakan daerah yang tidak pernah dikuasai oleh musuh dan merupakan modal utama Republik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaannya. Pernyataan ini didukung kenyataan, bahwa satu-satunya daerah dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu itu yang tidak pernah diduduki oleh Belanda adalah daerah Aceh. Hal ini pulalah yang dijadikan modal utama utusan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KBM) di Den Haag itu, bahwa Republik Indonesia masih memiliki wilayah bebas penguasaan Belanda.

Selain itu ucapan Presiden diatas berhubungan dengan berbagai sumbangan yang telah diberikan rakyat Aceh kepada perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, seperti sumbangan sebuah pesawat.

Mengenai antusias rakyat Aceh dalam membantu pembelian pesawat udara ini di ceritakan oleh beberapa informan, bahwa rakyat begitu rela pintu rumah mereka digedor di waktu malam hari untuk menyumbangi sebagian dari emas atau barang lainnya demi untuk negara. Pesawat yang dibeli dengan sumbangan rakyat Aceh ini diberi nama “Seulawah” yaitu nama sebuah gunung yang terdapat di perbatasan Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, dan pesawat ini diberi nimor RI-001.

Bahwa uang yang disumbangkan rakyat Aceh untuk membeli pesawat udara jenisDakota tersebut cukup untuk dua pesawat. Namun sebuah diantaranya masih merupakan teka-teki, karena menurut kenyataan yang ada hanya sebuah pesawat (RI-001). Menurut A. Hasjmy, bahwa penyelewengan ini dilakukan di Singapura, tetapi pelakunya belum diketahui. Namun sebuah sumber lain menyebutkan bahwa pesawat yang satu lagi telah dihadiahkan kepada pemerintah Birma, sebagai tanda terima kasih atas semua fasilitas yang diberikan perwakilan Garuda beroperasi di Birma.

Pada mulanya pesawat ini merupakan jajaran dalam angkatan udara Republik Indonesia dan rute luar negeri, yaitu Birma dan Calkutta. Sedangkan fungsinya didalam negeri selain dapat menjembatani pulau Sumatera dan Jawa; juga untuk menerobos blokade Belanda menerbangkan tokoh-tokoh politik bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 Januari 1949 RI-001 menjadi pesawat komersil yang dicarter oleh Indonesia Airways, yang kemudian dikenal denganGaruda Indonesia Airways. Adapun menagernya yang pertama adalah Wiweko Supeno.

Selain telah menyumbang pesawat udara untuk kepentingan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, rakyat Aceh juga menyumbang kepada pemerintah Republik Indonesia berupa senjata,makanan, pakaian dan lain-lain untuk membantu perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Timur. Pada tahun 1948 rakyat Aceh telah mengirimkan ke daerah Medan Area sebanyak 72 ekor kerbau.[20]

Peranan Radio Rimba Raya

Salah satu modal perjuangan Bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan adalah alat komunikasi, yaitu Radio Rimba Raya.  Sejak masa awal perang kemerdekaan 1946 daerah Aceh telah memiliki sebuah pemancar radio yang ditempatkan di Kutaraja. Dan dalam perkembangan selanjutnya dalam tahun1947 ditambah sebuah pemancar lagi yang ditempatkan di Aceh Tengah dan dikenal dengan nama Radio Rimba Raya.

Kedua pemancar ini telah memegang peranan cukup besar pada masa perang kemerdekaan, sehingga sarana ini dapat dikatakan Modal Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Mengenai Radio Republik Indonisia Kutaraja, pertama kali mengumandang di udara pada tanggal 11 Mei 1947 dengan kekuatan 25 watt melalui gelombang 68 meter. Jangkauan siarannya hanya sekitar Kutaraja, namun dalam perkembangannya tahun 1947 radio ini berhasil di kembangkan menjadi 100 watt, yang jangkauan siarannya sampai ke kota Medan dan Bukti Tinggi. Selanjutnya pada bulan April 1948 radio ini di kembangkan lagi hingga menjadi 325 watt dan mengudara melalui gelombang 33,5 meter dan penyiarannya sudah dapat di tangkap di luar negeri.

Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bersidang membicarakan masalah pertikaian antara Republik Indonesia dengan Belanda, Radio Republik Indonesia Kuta Raja ini berulang-ulang mengadakan siaran dengan menyiarkan hasrat/keinginan dan tekad bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Mengenai Radio Rimba Raya berbeda dengan Radio Republik Indonesia Kutaraja. Pemancar Radio Rimba Raya ini mempunyai kekuatan cukup besar yaitu 1 kilowatt yang dikelola oleh Devisi X TNI yang dipimpin Mayor John Lie.

Pemancar ini pertama sekali dipasang di Krueng Simpo sekitar 20 km dari kota Bireuen, kemudian atas perintah Gubernur Militer radio ini dipindahkan ke Cot Gu (Kutaraja). Lalu dipindahkan lagi ke Aceh Tengah karena para pemimpin memperkirakan, bahwa pada gilirannya Belanda akan menyerbu ke Aceh. Radio ini di tempatkan di sebuah gunung yang dikenal dengan Burmi Bius yang letaknya 10 km dibagian barat kota Takengon.

Dalam waktu singkat sesuai dengan suasana yang mencekam dan kebutuhan mendesak, pemancar Radio Rimba Raya selesai di bangun yang dikerjakan oleh W. Schultz seorang warga negara RI keturunan Indonesia-Jerman bersama rekannya. Maka semenjak itulah ketika pemancar-pemancar utama di berbagai kota tidak mengudara lagi; karena dikuasai Belanda, maka Radio Rimba Rayamengisi kekosongan ini dengan hasil yang baik sekali.

Ketika radio Batavia dan Radio Hilversum memberitakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi, karena setelah Yogyakarta dapat direbut disusul pula dengan jatuhnya daerah-daerah kekuasaan Republik Indenesia lainnya,Radio Rimba Raya membantah dengan tegas, yang menandaskan; 

“Bahwa Republik Indonesia masih ada, Tentara Republik Indonesia masih ada, Pemerintah Republik Indonesia masih ada, dan wilayah Republik Indonesia masih ada. Dan disini, adalah Aceh...” 

Demikian siaran radio tersebut, Siaran Radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu, menampilkan lima bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu dan Arab. Berita ini dikutip oleh All India Radio; kemudian menyiarkan lagi, sehingga dunia pun mengetahui kebohongan Belanda.

Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa “Aceh adalah nafas terakhir Indonesia”. Dan kita tidak berani mengatakan bahwa kalau tidak ada Aceh saat itu mungkin “Indonesia telah tamat riwayatnya”.

Aceh pula pemompa darah dan mendenyutkan semangat jihad perang kemerdekaan dengan segala sumbangsihnya hingga negeri ini tetap berdiri tegak sampai saat ini. Aceh pula modal utama perjuangan kemerdekaan Republik ini, yang tidak pernah dikuasai oleh musuh dan masih utuh sepenuhnya.

Aceh juga daerah yang selalu menyumbang atau selalu memberi segala bantuan yang di butuhkan Republik Indonesia tanpa pamrih; baik berupa senjata, makanan, dan pakaian untuk membantu perjuangan di daerah lain dalam menegakkan kemerdekaan. Unsur Islam yakni semangat jihad fisabilillah atau Perang di “Jalan Allah” sangat berperan dalam perang kemerdekaan Indonesia di Aceh. 

Hikayat Prang Sabi (Perang Sabil) yang mendorong rakyat Aceh melawan Belanda pada zaman penjajahan, juga kembali bergema pada era perang kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, atas segala bentuk sumbangsih kebaikan Rakyat Aceh untuk Republik ini, Pantaskan rakyat Aceh selama ini menderita...? Wallahu'alambishawab....

Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2012/07/kisah-kasih-aceh-untuk-republik.html

Hasan Tiro “Ganteng” Karena Sejarahnya

Oleh Mariska Lubis (*

Tepat seperti yang sudah saya duga, almarhum Hasan Tiro yang luar biasa gantengnya itu, pasti menjadi ganteng karena sejarah dan menulis. Tidak mungkin beliau dapat menjadi seorang Aceh sejati, sangat mencintai Aceh, dan setia pada perjuangannya untuk Aceh bila beliau tidak mengenal Aceh dengan baik lewat sejarah yang dipelajarinya. Tidak mungkin juga beliau dapat bertahan sekian lama dan memiliki pemikiran yang sangat jenius dan luar biasa, bila beliau tidak selalu mengasah pikirannya lewat menulis.

Senang sekali hati ini mendapat kesempatan bertemu dengan Bapak Dr. Zaini Abdullah untuk mendengarkan banyak kisah dan cerita serta pelajaran berharga. Saya dan Gen-K ingin bertemu dengan beliau, selain untuk silaturahmi, juga sekaligus ingin mendengarkan langsung dari seorang pejuang Aceh yang sangat dihormati, tentang apa dan siapa Aceh, GAM, dan Hasan Tiro. Tentunya tidak sembarang orang mampu untuk menjawabnya dengan benar karena terlalu banyak pembenaran di luar sana sehingga sulit membedakan mana yang sebenarnya.

Saya sangat menyesal sekali karena tak dapat berbahasa Aceh padahal, Dr. Zaini sangat dengan bahasa Aceh. Saya yakin, meski tak mengerti bahasa Aceh, namun dari caranya bertutur dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh yang digunakannya berkelas diplomat. Tidak pernah sekalipun beliau tidak mampu memberikan jawaban dan selalu positif. Selalu mampu menempatkan dirinya dengan baik, menggunakan intonasi yang lembut, dan kata-kata yang digunakan pun ditata dengan sebaik mungkin. Bagi saya, itu saja sudah menunjukkan "kelasnya" tersendiri.

Meskipun banyak yang menilai bahwa para pejuang Aceh yang sekarang berada di Partai Aceh sangatlah tertutup, namun bagi saya itu menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Ekslusifitas kaum elite memang seharusnya tidak sembarangan bicara. Segala sesuatunya harus sesuai dengan posisi, waktu, dan tempatnya. Jika obral sana obral sini, meskipun tampaknya lebih dekat dengan masyarakat, namun kecenderungannya lebih kepada eksistensi dan pengakuan, bahkan pembodohan. Toh, mereka yang benar tak perlu harus menjdi difensif dan ofensif dengan membuat pembenaran-pembenaran agar dipercaya dan diakui.

Mereka yang menjunjung tinggi kebenaran dan yakin pada kebenaran pasti akan membela mereka yang benar. Lain lagi kalau urusan "peng", itu, sih tergantung ke mana angin membawa banyak uang untuk kantong pribadi. Olah-olah kecil, sedang, dan besar untuk urusan seperti ini, biasa terjadi. Maklum, banyak yang merasa dan mengaku ekslusif dan elite namun sesungguhnya tak ada apa-apanya, sehingga nyaringlah bunyinya, ya?!

Di sisi lain, saya sangat menganjurkan agar ke depannya, Partai Aceh dan para pejuang Aceh serta semua yang benar-benar Aceh sejati, hendaknya lebih membuka diri untuk urusan arsip dan sejarah. Adalah hak dan kewajiban bagi generasi muda Aceh untuk mengetahui yang sebenar-benarnya tentang Aceh, para pahlawannya, dan para pejuangnya dari semua bidang yang membuat Aceh berhasil dan berjaya. Sudah terlalu lama semua ini ditutupi dan diputar balik, sehingga Aceh seperti sudah tidak mengenal dirinya sendiri. Sudah terlalu banyak yang merasa lebih bangga dengan menjadi yang lain, tidak memiliki rasa hormat dan harga diri, sangat mudah goyah dan terus saling menjatuhkan karena tidak memiliki jati diri yang kuat, dan bahkan sama sekali tidak memiliki hati dan cinta untuk Aceh-nya sendiri.

Banyak alasan bisa dibuat untuk dijadikan alasan, apalagi bila terus membandingkannya dengan bangsa dan negara lain, tetapi siapakah yang telah membuat semua ini bisa terjadi? Bila pun memang terjadi pembodohan dan pemutarbalikkan fakta dan sejarah, kenapa sampai ada orang Aceh sendiri yang tega melakukannya?! Tidak mungkin nasional ataupun asing mampu melakukannya bila tidak memiliki kaki tangan yang kuat di Aceh sendiri. Untung saya bukan orang Aceh, saya bisa lebih keras dalam bersikap terhadap para penghianat ini. Lebih baik hilang satu dan sekelompok daripada lebih dari empat juta masyarakat Aceh menjadi korban. Siapapun yang melakukannya, sama sekali tidak patut untuk dihormati, perbuatannya pun sudah sangat tidak terhormat, kok! Jahat!!!

Jika tidak dilakukan pembenahan sesegera mungkin, maka sulit bagi Aceh untuk dapat kembali berjaya. Sudah terlalu lama Aceh "hilang" dan kapan lagi mau bangkit?! Masa yang lalu biarlah berlalu namun hendaknya tidak pernah dilupakan begitu saja. Jadikan pelajaran berharga dan fokuslah dengan masa yang akan datang. Prioritas tetap utama, kebenaran adalah mutlak, dan idealisme haruslah dipegang teguh dan tanpa kompromi. Perjuangan Hasan Tiro sendiri pun karena melawan dusta dan kebohongan, kebenaranlah yang menjadi keyakinan dan pegangannya, sehingga idealismenya pun tak akan pernah goyah sedikit pun. Begitulah yang saya tangkap tentang perjuangan seorang Hasan Tiro dari yang diceritakan oleh Dr. Zaini Abdullah. Keren banget, ya!

Tentunya semua disesuaikan dengan posisi, waktu, dan tempat serta keadaan sekarang ini. Sekarang, kan, Aceh sudah damai, maka tentunya itu dulu yang diutamakan. Perang terus juga tidak akan berbuah apa-apa selain dendam, duka, dan derita. Sebuah bangsa yang dipenuhi dengan damai adalah bangsa yang merdeka. Bahagia itupun akan senantiasa membuahkan keindahan yang abadi.

Arsip, sejarah, dan menulis tentang apa yang benar akan membantu mempercepat perbaikan keadaan. Seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Zaini, bahwa ketekunan Almarhum Hasan Tiro di dalam mengumpulkan arsip serta dokumentasi sejarah Aceh, dan kerja kerasnya di dalam berpikir dan menulis, membuat beliau menjadi pribadi yang sangat hebat. Boleh saya katakan, pemikiran Hasan Tiro adalah salah satu yang terbaik di Indonesia dan di dunia. Oleh karena itulah, saya jatuh cinta pada beliau.

Dari kesimpulan setelah mempelajari Aceh sejak tahun 1993, yang seringkali saya uraikan dalam tulisan, saya berani mengatakan bahwa bukan perjuangan fisik dan materilah yang telah memenangkan Aceh, namun kehebatan pemikiran yang menghasilkan strategi dan juga hasil-hasil karya ilmiah dari berbagai bidang. Mudah sekali untuk menghancurkan fisik dan materi, tetapi hati dan pemikiran yang penuh dengan keyakinan tidak akan pernah bisa dihancurkan begitu saja. Jadi, jangan sombonglah mengaku hebat meski berkuasa dan memiliki jabatan serta uang banyak, bila tidak mampu juga membuktikannya lewat pemikiran dan sikap ke-Acehan yang sejatinya. Malulah pada Wali Nanggroe kalian, wahai Aceh!!!

Bayangkan, beliau dulu harus rela meninggalkan semua materi dan bahkan istri serta anaknya hanya untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Beliau juga terus berpikir lewat menulis meski dalam kegelapan dan hanya menggunakan lampu minyak atau lilin hanya untuk dapat terus membela Aceh. Beliau harus keluar masuk hutan dan makan ala kadarnya karena kesetiaan dan dedikasinya terhadap Aceh.

Masa sekarang, saat teknologi sudah modern, laptop, internet, ipad, dan bb di mana-mana, hanya sibuk dipakai untuk chat dan pacaran saja?! Listrik meski sering mati tapi masih banyak penerangan yang lebih canggih dari lampu minyak, kan?! Makan pun tidak sesulit di hutan, sekolah dan belajar bisa di mana-mana, bahkan sudah sangat tinggi-tinggi, tapi mana hasilnya?! Biarpun ada, apa sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Hasan Tiro?! Duh, saya sendiri harus mengakui, saya malu betul!!!

Sekali lagi, saya bukan orang Aceh tapi saya ingin sekali melihat Aceh ini berjaya kembali. Disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, pengatuh Aceh pada Indonesia sangat besar sekali. Aceh adalah contoh dari bagaimana Indonesia secara umum. Apa yang terjadi di Aceh selalu saja merembet ke daerah yang lainnya dengan disesuaikan pada kondisi masing-masing tentunya. Sehingga, bila ada yang bertanya, apa kepentingan saya atas Aceh ini?! Saya tidak memiliki kepentingan apapun selain saya ingin melihat seluruh masyarakat Indonesia memiliki jati diri sepenuhnya dan tiada lagi harus ada dusta yang membodohi. Biar bagaimanapun juga, the truth is the truth and nothing but the truth.

Jika memang ingin Aceh seganteng Hasan Tiro, maka belajarlah untuk menghargai, menghormati, dan mempelajari sejarah dengan baik. Menulislah karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki pemikiran hebat, yang tak mampu untuk menulis dengan baik dan benar sepenuh hati dan jiwa untuk kemuliaan dan kehormatan semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ingatlah selalu, fisik dan materi bukanlah yang utama meski diperlukan bila memang ingin menjadi terhormat tetapi hati dan jiwa yang penuh dengan cinta dan ketulusan.

*) Penulis buku "Ayahku Inspirasiku", atjehpost.com

Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2012/04/hasan-tiro-ganteng-karena-sejarahnya.html

Sejarah Asal Mula GAM, Penyebab Gerakan GAM di Aceh

 

                                                              Sejarah Asal Mula GAM (1)
                                         Lahir karena Penindasan dan Pelecehan Tanah Adat

Putus sudah harapan damai di Aceh. Sejak kemarin, pemerintah mulai memberlakukan darurat militer di Aceh. Enam bulan lamanya operasi bakal dilakukan TNI. Militer diterjunkan untuk melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mengapa dan bagaimana lahirnya ''si Anak Nakal'' di Aceh itu?

BICARA GAM, mau tak mau, harus bicara kelahiran negara Republik Indonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaan dimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Di bawah Residen Aceh, yang juga tokoh terkemuka, Tengku Nyak Arief, Aceh menyatakan janji kesetiaan, mendukung kemerdekaan RI dan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan.

Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 56 tokoh Aceh berkumpul dan mengucapkan sumpah. ''Demi Allah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir.'' Kecuali Mohammad Daud Beureueh, seluruh tokoh dan ulama Aceh mengucapkan janji itu. Pukul 10.00, Husein Naim dan M Amin Bugeh mengibarkan bendera di gedung Shu Chokan (kini, kantor gubernur). Tengku Nyak Arief gubernur di bumi Serambi Mekah.

Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia. Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga. Prajurit yang berjuang melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisa mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan kemerdekaan. Motornya adalah Daud Cumbok. Markasnya di daerah Bireuen. Tokoh-tokoh ulama menentang Daud Cumbok. Melalui tokoh dan pejuang Aceh, M. Nur El Ibrahimy, Daud Cumbok digempur dan kalah. Dalam sejarah, perang ini dinamakan perang saudara atau Perang Cumbok yang menewaskan tak kurang 1.500 orang selama setahun hingga 1946.

Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Saat itulah, M. Daud Beureueh ditunjuk sebagai Gubernur Militer Aceh.

Oleh karena kondisi negara terus labil dan Belanda merajalela kembali, muncul gagasan melepaskan diri dari RI. Ide datang dari dr. Mansur. Wilayahnya tak cuma Aceh. Tetapi, meliputi Aceh, Nias, Tapanuli, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkalis, Indragiri, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Minangkabau. Daud Beureueh menentang ide ini. Dia pun berkampanye kepada seluruh rakyat, bahwa Aceh adalah bagian RI. Sebagai tanda bukti, Beureueh memobilisasi dana rakyat.

Setahun kemudian, 1949, Beureueh berhasil mengumpulkan dana rakyat 500.000 dolar AS. Uang itu disumbangkan utuh buat bangsa Indonesia. Uang itu diberikan ABRI 250 ribu dolar, 50 ribu dolar untuk perkantoran pemerintahan negara RI, 100 ribu dolar untuk pengembalian pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 100 ribu dolar diberikan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membeli obligasi pemerintah, membiayai berdirinya perwakilan RI di India, Singapura dan pembelian dua pesawat terbang untuk keperluan para pemimpin RI. Saat itu Soekarno menyebut Aceh adalah modal utama kemerdekaan RI.

Setahun berlangsung, kekecewaan tumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh marah. Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak juga dipenuhi.

Intinya, Daud Beureueh ingin pengakuan hak menjalankan agama di Aceh. Bukan dilarang. Beureueh tak minta merdeka, cuma minta kebebasan menjalankan agamanya sesuai syariat Islam. Daud Beureueh pun menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia pada April 1953. Ide ini di Jawa Barat telah diusung Kartosuwiryo pada 1949 melalui Darul Islam. Lima bulan kemudian, Beureueh menyatakan bergabung dan mengakui NII Kartosuwiryo.

Dari sinilah lantas Beureueh melakukan gerilya. Rakyat Aceh, yang notabene Islam, mendukung sepenuhnya ide NII itu. Tentara NII pun dibentuk, bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Lantas, terkenallah pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah. Beureueh lari ke hutan. Cuma, ada tragedi di sini. Pada 1955 telah terjadi pembunuhan masal oleh TNI. Sekitar 64 warga Aceh tak berdosa dibariskan di lapangan lalu ditembaki. Aksi ini mengecewakan tokoh Aceh yang pro-Soekarno. Melalui berbagai gejolak dan perundingan, pada 1959, Aceh memperoleh status propinsi daerah istimewa.

Dikhianati

Beureueh merasa dikhianati Soekarno. Bung Karno tidak mengindahkan struktur kepemimpinan adat dan tak menghargai peranan ulama dalam kehidupan bernegara. Padahal, rakyat Aceh itu sangat besar kepercayaannya kepada ulama. Gerilya dilakukan. Tetapi, Bung Karno mengerahkan tentaranya ke Aceh. Tahun 1962, Beureueh dibujuk menantunya El Ibrahimy agar menuruti Menhankam AH Nasution untuk menyerah. Beureueh menurut karena ada janji akan dibuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh (baru terwujud tahun 2001).

GAM lahir di era Soeharto. Saat itu, sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat Aceh. Efek judi melahirkan prostitusi, mabuk-mabukan, bar, dan segala macam yang bertentangan dengan Islam dan adat rakyat Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pusat. Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan.

Melihat hal ini, Daud Beureueh dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam. Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapai tanpa senjata.

Lalu diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Zainal tak lain adalah kakak Tiro. Sayang, senjata tak juga dikirim hingga Beureueh meninggal. Hasan Asleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas Leubee, dan masih banyak lagi berkumpul di kaki Gunung Halimun, Pidie. Di sana, pada 24 Mei 1977, para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh mendirikan GAM.

Selama empat hari bersidang, Daud Beureueh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto. *

Heru B. Arifin

Miliki Pabrik Senjata dan Berlatih di Libia

Setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat. Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjata pun disusun. Berapa anggota GAM, bagaimana kekuatannya, jaringan internasionalnya, dan dananya?

------------------------------

MASIH ingat deadline maklumat pemerintah 12 Mei lalu. Hingga batas waktu ultimatum, pemerintah tak juga mengeluarkan keputusan sebagai tanda awal operasi militer ke Aceh. Konon, saat itu pemerintah menghitung kekuatan TNI di sana. Ada kekhawatiran, TNI bakal dilibas GAM melalui perang gerilya.

Secara tidak langsung, kabar ini menyiratkan ketangguhan kekuatan bersenjata GAM. Sesungguhnya jumlah anggota GAM itu sebagian besar rakyat Aceh. Filosofinya begini. Jika rakyat terus ditindas, maka seluruh rakyat itu akan bangkit melawan. Dan, hal seperti inilah yang terjadi di bumi Serambi Mekah itu. Perlawanan GAM mendapat simpati luar biasa dari rakyat Aceh. Rakyat yang lama ternista dan teraniaya.

Sambil berkelakar, Panglima Tertinggi GAM dan Wakil Wali Negara Aceh Tengku Abdullah Syafei (alm) sempat mengatakan, bayi-bayi warga Aceh telah disediakan senjata AK-47 oleh GAM. Mereka akan dididik dan dilatih sebagai tentara GAM dan segera pergi berperang melawan TNI.

Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tiro dari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini. Sementara basis militer dikendalikan dari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie. Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini. Termasuk, seluruh komando di sejumlah wilayah di Aceh dan di beberapa negara seperti Malaysia, Pattani (Thailand), Moro (Filipina), Afghanistan, dan Kazakhstan. Tetapi, kerap GAM menipu TNI dengan cara mengubah-ubah tempat markas utamanya.

Di seluruh Aceh, GAM membuka tujuh komando, yaitu komando wilayah Pase Pantebahagia, Peurulak, Tamiang, Bateelik, Pidie, Aceh Darussalam, dan Meureum. Masing-masing komando dibawahi panglima wilayah.

Sejak berdiri tahun 1977, GAM dengan cepat melakukan pendidikan militer bagi anggota-anggotanya. Setidaknya tahun 1980-an, ribuan anak muda dilatih di camp militer di Libia. Saat itu, Presiden Libia Mohammar Khadafi mengadakan pelatihan militer bagi gerakan separatis dan teroris di seluruh dunia. Hasan Tiro berhasil memasukkan nama GAM sebagai salah satu peserta pelatihan. Pemuda kader GAM juga berhasil masuk dalam latihan di camp militer di Kandahar, Afghanistan pimpinan Osama bin Laden.

Gelombang pertama masuk tahun 1986, selanjutnya terus dilakukan hingga akhir 1990. Selama DOM, pengiriman tersendat. Tetapi, angkatan 1995-1998 sudah mendapat latihan intensif. Ketika DOM dicabut, prajurit dari Libia ini ditarik ke Aceh. Jumlahnya sekitar 5.000 personel dan dijadikan pasukan elite GAM (semacam Kopassus).

Jalur ke Libia memang agak mudah. Dari Aceh, para pemuda Aceh itu dikirim melalui Malaysia lalu menuju Libia. Jalur lainnya dari Aceh lalu ke Thailand menuju Afghanistan dan melanjutkan ke Libia. Dari jalur ketiga, yakni melalui Aceh menuju Filipina Selatan dan ke Libia. Tiga jalur penting ini hampir selalu lolos dari jangkauan petugas imigrasi, polisi, dan patroli TNI-AL.

Di era Syafei hingga sekarang dipegang Muzakkir Manaf, personel GAM terdiri atas pasukan tempur, intelijen, polisi, pasukan inong baleh (pasukan janda korban DOM) dan karades (pasukan khusus) serta Lasykar Tjut Nyak Dien (tentara wanita).

Wakil Panglima GAM Wilayah Pase Akhmad Kandang (alm) pernah mengklaim, jumlah personel GAM 70 ribu. Anggota GAM 490 ribu. Jumlah itu termasuk jumlah korban DOM 6.169 orang.

Sumber resmi Mabes TNI cuma menyebut sekitar enam ribu orang. Mantan Menhan Machfud MD menyebut 4.869 personel. Dari jumlah itu, 804 di antaranya dididik di Libia dan 115 dilatih di Filipina -- Moro. Persediaan senjatanya terdiri atas pistol, senapan, GLM, mortir, granat, pelontar granat, pelontar roket, RPG, dan bom rakitan. Jenis senapan di antaranya AK-47, M-16, FN, Colt, dan SS-1.

Dari mana persenjataan itu diperoleh? Ada jalur internasional yang menyuplainya. Sejumlah negara disebut antara lain, gerakan separatis Pattani Thailand, Malaysia, gerakan Islam Moro Filipina, eks pejuang Kamboja, gerakan separatis Sikh India, gerakan Elan Tamil, dan Kazhakstan serta Libia dan Afghanistan. GAM juga membuat pabrik senjata. Di antaranya, di Kreung Sabe, Teunom -- Aceh Barat -- dan di Lhokseumawe dan Nisau-Aceh Utara serta di Aceh Timur. Jenis senjata yang diproduksi seperti bom, amunisi, senjata laras panjang dan pendek, pabrik senjata ini bisa dibongkar pasang sesuai dengan kondisi medan. Jika akan diserbu TNI, pabrik senjata telah dipindahkan ke daerah lain. Para ahli senjata disekolahkan ke Afghanistan dan Libia.

Senjata-senjata GAM juga berasal dari Jakarta dan Bandung.

Pasar gelap senjata ini dilakukan oleh oknum TNI dan Polri yang haus kekayaan. Bagi GAM, asal ada senjata, uang tidak masalah. Sebab, faktanya GAM ternyata memiliki sumber dana yang sangat besar. Jumlah pembelian ke oknum TNI/Polri ini bisa trilyunan rupiah. Sebuah penggerebekan tahun 2000 oleh Polda Metro Jaya sempat menemukan kuitansi Rp 3 milyar untuk pembelian senjata GAM di pasar gelap dari oknum TNI.

Kini, senjata yang dimiliki TNI juga dimiliki GAM. Yang tak dimiliki GAM adalah senjata berat. Sebab, sifatnya yang lamban. Prinsip GAM, senjata itu harus memiliki mobilitas tinggi, mudah dibawa ke mana-mana. Sebab, strategi perangnya yang hit and run. GAM bahkan mengaku memiliki senjata yang lebih modern daripada TNI. Misalnya, senjata otomatis yang dimiliki para karades. Senjata otomatis, berbentuk kecil mungil itu bisa tahan berhari-hari dalam air. Anggota karades inilah yang biasa menyusup ke kota-kota dan menyergap anggota TNI/Polri yang teledor.

Membeli senjata tentu dengan uang melimpah. Sebab, harganya yang tak murah. Lantas, dari mana mereka mendapatkan dana? GAM memiliki donatur tetap dari pengusaha-pengusaha Aceh yang sukses di luar negeri. Di antaranya, di Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Eropa. Dana juga didapatkan dari sumbangan wajib yang diambil dari perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional di Aceh.

Sebagai gambaran, tahun 2000 lalu, GAM meminta sumbangan wajib kepada seorang pengusaha lokal bernama Tengku Abu Bakar sebesar Rp 100 juta. Abu Bakar diberi surat berkop Neugara Atjeh-Sumatera tertanggal 15 Februari 2000 yang ditandatangani oleh Panglima GAM Wilayah Aceh Rajek Tengku Tarzura.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyebut Pupuk Iskandar Muda pernah menyetor Rp 10 milyar ke GAM untuk biaya keamanan. GAM kerap melakukan gangguan bila tidak mendapatkan sumbangan wajib tersebut. Makanya, setiap bulan, GAM mendapat upeti dari para pengusaha ''sahabat GAM'' itu.

Sistem komunikasi GAM juga sangat canggih. Sistem komunikasi berlapis dilakukan GAM sebagai benteng pertahanan dan propaganda. Selain handytalky, GAM juga memiliki radio tranking, radar dan telepon satelit. GAM juga memiliki penyadap telepon. Acap kali gerakan TNI/Polri dimentahkan aksi-aksi penyadapan ini. Penggerebekan sering kali gagal total.

Sistem organisasinya yang disusun dengan sistem sel juga membantu GAM survive. Tidak mudah menemukan markas GAM. Meski, ada sebagian anggota GAM yang ditangkap. Antara anggota dan pejabat satu dengan yang lain kadang tidak berhubungan, tidak saling mengenal.

Ketua Umum Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) Shalahuddin Al Fatah menuturkan, sejak zaman Belanda, rakyat Aceh memang tidak pernah menang. Tetapi, rakyat Aceh tidak pernah ditaklukkan. Fakta sejarah pula, gerakan rakyat Aceh menentang pusat tidak pernah menang. Tetapi, TNI tidak pernah bisa menaklukkan mereka.

- - - - - - - - - - - - - - -

kalau boleh jujur gw salute banget sama organisasi2 yang GAM pimpin... sebegitu rapinya, hingga tidak dipungkiri TNI AL kewalahan dalam menghadapi aksi mereka...

Dari kutipan diatas ada 1 hal yang berhasil gw ambil dan bagi gw hal itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. "Jangan mengucapkan kata kata atau sebuah janji, bila kita sendiri masih meragukan untuk menepati janji tersebut..."

Sumber Kutipan : http://putraaceh.multiply.com

ACEH : Mengapa Dia Berontak, Mengapa Mereka Berontak

Aceh : Mengapa Dia Berontak, Mengapa Mereka Berontak

58 tahun negara ini berdiri: Aceh masih bergolak. Indonesia memang kenyang dengan gerakan separatis, tapi mungkin tak cukup arif menarik pelajaran dari pengalaman. Di Aceh, seorang ulama, tokoh masyarakat karismatik, Teungku Daud Beureueh, mengangkat senjata melawan pemerintah pusat pada 1953. Ironis sekali. Teungku Daud adalah orang yang menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 dengan sumpah setia. Ia mencintai Indonesia merdeka: dihimpunnya dana masyarakat Aceh untuk membiayai perjuangan militer dan diplomatik RI melawan tekanan Belanda.

Lantas mengapa dia berontak? Operasi militer di Aceh kini telah memasuki minggu ke-12. Ada banyak alasan untuk tetap bergabung atau berpisah. Tapi dibutuhkan lebih banyak lagi alasan untuk mengangkat senjata atau menggunakan senjata demi menciptakan damai. Dan 17 Agustus adalah saat yang tepat untuk merenung: mengapa mereka yang pernah jatuh cinta itu kemudian berontak.

Mengapa Aceh Berontak?

Apa yang disebut Indonesia? Pertanyaan ini layak kita renungkan di saat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-58 republik yang kita sayangi ini. Terutama setelah rasa penat mengikuti upacara—atau setelah balap karung di RT—mulai hilang. Sebab, tak semua daerah merayakan acara 17 Agustus ini dengan tawa-ria tarik tambang ataupun berbagai perlombaan lain yang diadakan untuk merangsang suasana gembira bersama. Di beberapa daerah Aceh, misalnya, kegembiraan tak kelihatan sosoknya. Lupakan soal pesta lomba, karena soal sepele seperti apakah sebaiknya memasang bendera Merah Putih atau tidak saja bisa bermuara pada keselamatan jiwa sang pemilik rumah. Simbol resmi negara Indonesia itu dimusuhi oleh sejumlah warga yang ingin menjadikan Aceh sebagai negara merdeka, terlepas dari RI.

Perbedaan suasana yang mencolok di provinsi paling barat itu sungguhlah ironis. Bagaimana tidak. Sejarah telah mencatat betapa tingginya gairah rakyat Aceh ketika menyambut kelahiran Republik Indonesia, sehingga secara spontan dinyatakan oleh Bung Karno sebagai "daerah modal Republik", ketika Bapak Bangsa dan Presiden Indonesia ini berkunjung untuk pertama kalinya, 1948. Namun, tak sampai lima tahun kemudian, kekecewaan terhadap pemerintah pusat, yang dirasakan tidak tanggap terhadap aspirasi daerah, mulai tumbuh. Pemberontakan bersenjata pun meletus sejak 1953. Mula-mula karena janji otonomi khusus tak kunjung ditepati dan, belakangan, karena pengerukan hasil alam daerah oleh pusat menyinggung rasa keadilan penduduk Aceh yang merasa nyaris tak mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi itu.

Terlepas dari apa pun alasannya, kekurangtanggapan Jakarta terhadap kekecewaan itu—yang malah sempat mengirim tentara untuk membungkam protes—telah menuai konflik bersenjata yang membuat ribuan warga tewas, terluka, dan jutaan lainnya menderita. Itu sebabnya perayaan proklamasi kemerdekaan kali ini tak bisa hanya diisi dengan kegiatan bersenang-senang, tapi juga perhatian pada saudara sebangsa di Aceh. Kita semua perlu meluangkan waktu untuk memahami mengapa Aceh berontak, karena hanya dengan pemahaman itu solusi yang tepat untuk menyelesaikannya dapat diraih.

Tentu bukan solusi penaklukan. Kita perlu belajar dari pengalaman Indonesia masa lalu agar tak mengulangi kesalahannya. Penaklukan Jawa oleh kekuatan luar Jawa, seperti pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, terbukti jauh dari langgeng. Demikian pula penaklukan luar Jawa oleh kekuatan Jawa, seperti di era Majapahit, bermuara pada keruntuhan. Kita justru perlu belajar dari anak-anak muda bangsa ini yang pada 28 Oktober 1928 bersepakat mendirikan Indonesia atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan, yang melahirkan tekad untuk membangun satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa.

Bila kerangka pemikiran Sumpah Pemuda ini yang dijadikan patokan, jawaban atas pertanyaan "mengapa Aceh berontak?" jadi mudah ditebak. Sebab, gaya sentralistik pemerintahan Orde Baru, bahkan juga di paruh akhir pemerintahan Orde Lama, pada dasarnya adalah Majapahit babak II. Karena itu, sangat wajar jika sebagian penduduk Aceh melawannya dengan modus Sriwijaya babak II pula. Mereka mungkin tak secara sadar melakukannya, tapi simaklah mengapa baik Daud Beureueh ataupun Hasan Tiro menggunakan masa kejayaan Sultan Iskandar II sebagai modal pembangkit semangat gerakan separatisnya.

Lantas, bagaimana menyelesaikan kemelut separatisme yang dipicu oleh proses Majapahitisasi separuh abad ini? Jawabnya adalah dengan kembali ke Indonesia dengan semangat Sumpah Pemuda 1928. Kesepakatan untuk menjadi satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa atas dasar kesetaraan dan kepentingan bersama dan bukan oleh dominasi atau penaklukan yang kuat terhadap yang lemah. Mufakat ini hanya dapat dibangun melalui rentetan dialog yang jujur, rasional, dan melihat ke depan. Karena itu, perlu dibangun di atas kesepahaman rekonsiliasi nasional yang menyeluruh.

Rekonsiliasi pada dasarnya adalah saling memaafkan kesalahan masa lalu, tapi bukan melupakannya. Ini berarti masing-masing pihak harus menyadari telah melakukan kesalahan, mengakui secara terbuka, dan bertekad tak mengulanginya. Setelah proses ini dilalui, langkah selanjutnya adalah melakukan debat publik untuk menentukan Indonesia seperti apa yang diinginkan. Soalnya, jatidiri sebuah bangsa tak dapat dicari dari masa lampau, tapi justru harus terus-menerus dibangun. Mengutip apa yang dikatakan pemikir sohor Ignas Kleden, "Indonesia bukanlah suatu Gabe, sebuah karunia, melainkan sebuah Aufgabe, suatu tugas, yang mungkin akan merupakan ein unvollendetes Projekt, sebuah proyek yang tak kunjung selesai."

Cara penyelesaian seperti ini bukan orisinal, bahkan telah terbukti kemujarabannya di berbagai negeri. Portugal melakukannya untuk menyelesaikan pemberontakan bersenjata di Kepulauan Azores dan Madeira setelah negara ini mengalami proses demokratisasi di pertengahan 1970-an. Hal yang sama juga dilakukan negara kesatuan Spanyol untuk menyelesaikan gerakan separatis provinsi seperti Catalonia dan Basque setelah rezim diktator Jenderal Franco tumbang. Maka, tak ada alasan untuk pesimistis bahwa keampuhannya tak akan berlaku buat menyelesaikan pemberontakan Aceh.

Memang bukan pekerjaan gampang, tapi bukan pula sebuah mission impossible.

Pejuang Kemerdekaan yang Berontak

TIDAK pernah saya lupakan kemarahannya ketika saya katakan ada baiknya kalau undangan Dr. Mansyur untuk menghadiri konferensi se-Sumatera diterima saja. Ia memukul saya dengan tongkatnya sambil berkata: di mana akan kamu dapatkan negara yang jelas-jelas mengatakan dirinya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa?". Begitulah cerita seorang tokoh Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tentang sebuah episode yang dialaminya dengan Teungku Daud Beureueh.

Kalau cerita diteruskan, usaha Negara Sumatera Timur (NST) menggalang kekuatan Sumatera menghadapi RI yang dipimpin Sukarno-Hatta, yang telah ditawan Belanda (1949), pun gagal. Cerita anekdotal ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah tentang Teungku Daud Beureueh yang saya dapatkan di Aceh di awal tahun 1980-an.

Golkar kalah di Aceh pada pemilu tahun 1982. Entah kenapa saya disuruh meneliti soal ini. Konon—jika "laporan pandangan mata" pimpinan yang menyuruh saya itu bisa dipercaya—kekalahan itu menyebabkan Presiden mengajukan pertanyaan: "Apakah Aceh anti-Pancasila?" Singkat cerita, saya pun berangkat ke Aceh untuk mencari jawab atas pertanyaan yang agak aneh ini (Emangnyé Golkar ajé yang Pancasilais?). Tetapi sudahlah. Sebab-sebab kekalahan Golkar dengan mudah bisa diketahui. Saya pun lebih asyik meneliti visi Aceh tentang dirinya dan tentang tempatnya dalam sejarah dan masyarakat-bangsa. Selama dua minggu saya berkeliaran di sepanjang pantai timur, membelok dua hari ke Takengon, sampai akhirnya sampai di Medan. Jadi, praktis saya menjalani wilayah etnis Aceh dan Gayo saja.

Apakah yang tidak saya dapatkan dalam seri diskusi dan wawancara yang nyaris non-stop ini? Sejarah, folklore, mitos, kebanggaan sejarah, harapan, keluhan, ocehan, dan entah apa lagi. Kisah Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam tertua, perang kolonial di Aceh yang terlama dan termahal, Hamzah Fansuri, Abdurrauf al-Singkili, dan sebagainya dengan lancar keluar dari mulut para tokoh—dari birokrat dan ulama sampai pedagang, dari yang telah mantan sampai yang masih sibuk menggapai karier. "Aceh daerah modal." Kapal terbang Seulawah dan sebagainya adalah kebanggaan yang tak terlupakan. Tetapi seketika berbagai kisah yang membanggakan itu berakhir, helaan napas panjang pun tak selamanya bisa terelakkan. "Aceh telah sangsai," kata seorang tokoh di Aceh Timur. Kalau telah begini, kebanggaan daerah kembali dikemukakan, tetapi dengan nada yang menuntut kewajaran dalam penghargaan.

Kalau telah begini pula berbagai cerita dari revolusi diulang-ulang dan pengalaman getir dari "Peristiwa Daerah" 1950-an diingat-ingat. Dalam ingatan kolektif yang disampaikan kepada saya itu, sering kali Tgk. Daud Beureueh tampil sebagai tokoh yang paling dominan. Kadang-kadang timbul juga keraguan dalam diri saya, "Apakah memang demikian halnya?"

Saya telah tahu bahwa persaingan ini terjadi, kata para pengecam Snouck Hurgronje, adalah akibat kemampuan ilmuwan kolonial ini melihat celah dalam sistem kepemimpinan Aceh. Ia berhasil menjadikan perbedaan peran sosial sebagai landasan bagi persaingan ideologis. Seandainya para pengecam ini benar, saya tentu bisa berkata bahwa, biarpun sebuah policy bertolak dari landasan pengetahuan yang salah, jika dijalankan dengan konsisten akhirnya akan menciptakan realitasnya sendiri.

Saya juga telah tahu bahwa sejarah masa revolusi nasional di Aceh tidak hanya menghamparkan kisah tentang pengorbanan bagi negara yang baru diproklamasikan, tetapi juga tentang konflik berdarah golongan uleebalang, dengan para pengikut ulama, yang bergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Bahkan, jika saja bacaan saya tidak mengkhianati saya, "Peristiwa Daerah" di tahun 1950-an tidak pula terbebas dari persaingan kedua corak kepemimpinan Aceh itu. Hanya, dalam wawancara saya, kisah tentang konflik internal ini disebut sepintas lalu saja, sebelum kisah beralih kembali pada masalah penghadapan Aceh dengan kekuatan luar—entah Belanda, entah pemerintah pusat. Kalau telah begini, nama Tgk. Daud Beureueh pun diulang-ulang.

Dengan mudah saya mendapatkan verifikasi yang sahih tentang cerita bahwa keterlibatan Aceh dalam revolusi nasional semakin intensif setelah Daud Beureueh dan tiga kawannya sesama ulama mengeluarkan maklumat dukungan pada Republik Indonesia, di bulan Oktober 1945. Maklumat itu juga ditandatangani oleh T. Nyak Arief, Residen Aceh, dan Tuanku Mahmud, Ketua Komite Nasional. Sepintas lalu keikutsertaan Residen dan Ketua Komite Nasional Indonesia hal yang biasa saja. Tetapi, besar dugaan saya, di masa awal revolusi—sebelum arus bawah dari konflik internal tampil ke permukaan— keikutsertaan mereka secara simbolis ingin mengatakan keutuhan kepemimpinan Aceh. Ulama, uleebalang, dan aristokrat kerajaan bersatu dalam memberikan dukungan kepada RI. Hanya, "Peristiwa Cumbok" dan kemudian gerakan pemuda PUSA, yang mengadakan "revolusi sosial" terhadap apa yang mereka sebut "feodalisme", memorak-porandakan "bulan madu" yang singkat ini. Maka, seperti halnya "perang Aceh", para ulama pun semakin memantapkan diri sebagai "perumus realitas" Aceh. Dan kedudukan sentral Daud Beureueh semakin kukuh juga. Konon ketika inilah Bung Karno datang ke Aceh dan ketika ini pulalah ia berjanji kepada sang ulama—yang menurut kisahnya dipanggilnya "kakak"—bahwa ia akan ikut memperjuangkan agar hukum syariah bisa dijalankan di Aceh. Entah sejarah, entah folklore. Yang jelas, kisah ini selalu diulang dan ditulis. Karena dianggap sebagai kebenaran yang sahih, mestikah diherankan kalau kejujuran Bung Karno disangsikan?

Revolusi adalah kisah yang membangkitkan rasa bangga bagi Aceh. Bukan saja daerah mereka terbebas dari pendudukan Belanda dan sebagainya, tetapi juga ketika itulah Aceh merasakan nikmat dan tantangan sebagai provinsi yang otonom. Tgk. Daud Beureueh adalah gubernur militer, yang didukung oleh mata rantai kepemimpinan lokal yang kuat. Kedudukan ini semakin diperkuat ketika "Yogya telah kembali" dan Sjafruddin Prawiranegara menjadi wakil perdana menteri yang berkedudukan di Kutaraja/Banda Aceh. Tetapi, ketika kedaulatan negara telah didapatkan dan Republik Indonesia Serikat (RIS) telah berdiri, Aceh dijadikan sebagai bagian dari Sumatera Utara. Ketika RIS bubar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, keputusan diperkuat. Memang benar pemerintah pusat menghadapi berbagai corak situasi yang dilematis—sebagai akibat pilihan yang tak mudah antara keharusan rasionalisasi administrasi pemerintahan dan keberlanjutan aspirasi revolusioner—tetapi bagi masyarakat Aceh pembubaran provinsi dirasakan sebagai pengkhianatan dan penghinaan. Maka, lagi-lagi saya diingatkan pada berbagai insiden kerdil yang dilakukan aparat pemerintah terhadap Tgk. Daud Beureueh.

Ketika para tokoh pemerintah pusat masih bersedia menyibukkan diri untuk mendengar keinginan masyarakat Aceh dan menyabarkan kemarahan yang telah telanjur dicetuskan, situasi dialogis masih bisa dipertahankan. Tetapi, ketika kabinet telah berganti dan pemerintah pusat hanya melihat masalah Aceh sebagai pantulan dari persaingan internal antara para pemimpin Aceh, hal yang mestinya telah diduga itu pun terjadi. Tgk. Daud Beureueh "ke hutan" di hari Pekan Olahraga Nasional III di Medan, 21 September 1953, secara resmi dimulai. Ironis juga ia memisahkan diri ketika persatuan bangsa secara simbolis ingin diwujudkan dalam pekan olahraga. Tetap, bukankah ironis juga kalau sang pendekar kemerdekaan dengan begitu saja disingkirkan dengan dalih ketertiban pemerintahan?

Dalam masa "di hutan" itu ia, seperti juga halnya Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, bergabung dengan NII/Darul Islam, yang berpusat di Jawa Barat. Kemudian ia mendekatkan diri dengan Republik Persatuan Indonesia/PRRI. Dengan kata lain, sang ulama-politikus ini hanya menginginkan Aceh sebagai bagian dari alternatif NKRI—negara Islam atau/dan negara federal, tetapi bukan negara yang terpisah. Ia berontak, tetapi ia bukankah seorang separatis. Sembilan tahun kemudian ia turun ke bawah, kalah, tetapi diterima dengan segala kehormatan.

"Peristiwa Daerah" telah berakhir. Aceh pun menjadi daerah istimewa, yang dibolehkan menjalankan hukum syariah. Tetapi pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya: dalam hal apa Aceh diistimewakan? Atau pertanyaan ini: jika saja 10 persen dari hasil Aceh dikembalikan kepada kami, rakyat Aceh sudah puas dan berterima kasih? Seorang pedagang di Lhok Seumawe berkata, "Di manakah keadilan mau dicari kalau semeter tanah dihargai lebih murah dari semeter plastik?" Ia mungkin melebih-lebihkan masalah, tetapi tuntutan terhadap ketidakadilan semakin nyaring juga. Sementara itu, Tgk. Daud Beureueh telah diharuskan, dengan segala cara, hanya berperan sebagai "museum sejarah"—untuk dinikmati dan direnungkan. Orde Baru bukan saja telah menguasai politik dan ekonomi, tetapi juga penguasa kesadaran dan pemegang monopoli ingatan kolektif bangsa. Ketika monopoli ini goyah, mestikah diherankan kalau semuanya meletup keluar? Yang tampil bukan lagi alternatif terhadap tatanan negara, melainkan hasrat pemisahan dari bangsa dan negara yang pernah diperjuangkan Aceh dengan gigih. (Taufik Abdullah Sejarawan).

Sumber Kutipan : http://putraaceh.multiply.com/journal/item/812/Aceh-Mengapa-Dia-Berontak-Mengapa-Mereka-Berontak