Kesultanan Samudera Pasai

Nisan Pasai

1. Sejarah

Kapan berdirinya Kesultanan Samudera Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun, terdapat keyakinan bahwa Kesultanan Samudera Pasai berdiri lebih awal dibanding Dinasti Usmani di Turki yang pernah menjadi salah satu peradaban adikuasa di dunia. Jika Dinasti Ottoman mulai menancapkan kekuasaannya pada sekitar tahun 1385 Masehi, maka Kesultanan Samudera Pasai sudah menebarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara sejak tahun 1297 Masehi.

Sejumlah ahli sejarah dan peneliti dari Eropa pada masa pendudukan kolonial Hindia Belanda telah beberapa kali melakukan penyelidikan untuk menguak asal-usul keberadaan salah satu kerajaan terbesar di bumi Aceh ini. Beberapa sarjana dan peneliti dari Belanda, termasuk Snouck Hurgronje, J.P. Moquette, J.L. Moens, J. Hushoff Poll, G.P. Rouffaer, H.K.J. Cowan, dan lainnya, menyepakati perkiraan bahwa Kesultanan Samudera Pasai baru berdiri pada pertengahan abad ke-13 serta menempatkan nama Sultan Malik Al Salih sebagai pendirinya (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo, 2006:50). Nama Malik Al Salih sendiri dikenal dengan sebutan dan penulisan yang berbeda, antara lain Malik Ul Salih, Malik Al Saleh, Malikussaleh, Malik Al Salih, atau Malik Ul Saleh.

a. Asal-Usul Penamaan Samudera Pasai

Nama lengkap Kesultanan Samudera Pasai adalah “Samudera Aca Pasai”, yang artinya “Kerajaan Samudera yang baik dengan ibukota di Pasai” (H.M. Zainuddin, 1961:116). Pusat pemerintahan kerajaan tersebut sekarang sudah tidak ada lagi namun diperkirakan lokasinya berada di sekitar negeri Blang Melayu. Nama “Samudera” itulah yang dijadikan sebagai nama pulau yang kini disebut sebagai Sumatra, seperti yang disebut oleh orang-orang Portugis. Sebelumnya, nama wilayah tersebut adalah Pulau Perca.

Sedangkan para pengelana yang berasal dari Tiongkok/Cina menyebutnya dengan nama “Chincou”, yang artinya “Pulau Emas”, seperti misalnya yang diketahui berdasarkan tulisan-tulisan I‘tsing. Raja Kertanegara, pemimpin Kerajaan Singasari yang terkenal, menyebut daerah ini dengan nama Suwarnabhumi, yang artinya ternyata sama dengan apa yang disebut oleh orang-orang Tiongkok, yakni “Pulau Emas”.  

Kesultanan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatra, kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe, Aceh Utara sekarang. Catatan tertulis yang selama ini diyakini oleh para sejarawan untuk melacak sejarah Kesultanan Samudera Pasai adalah tiga kitab historiografi Melayu yakni Hikayat Raja Pasai, Sejarah Melayu, dan Hikayat Raja Bakoy. Hikayat Raja Pasai memberikan andil yang cukup besar dalam upaya menguak riwayat Kesultanan Samudera Pasai, meskipun nuansa mitos masih menjadi kendala dalam menafsirkan kebenarannya.

Mengenai nama “Samudera” dan “Pasai”, muncul sejumlah pendapat yang mencoba mengurai asal-usul penggunaan kedua nama tersebut. Salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh sarjana Eropa, J.L. Moens, yang menyebut bahwa kata “Pasai” berasal dari istilah “Parsi”. Menurut Moens, kaum pedagang yang datang dari Persia mengucapkan kata “Pasai” dengan lafal “Pa‘Se”. Analisis Moens ini bisa jadi berlaku, dengan catatan bahwa sejak abad ke-7 Masehi para saudagar yang datang dari Persia sudah tiba dan singgah di daerah yang kemudian menjadi tempat berdirinya Kesultanan Samudera Pasai (M.D. Mansoer, 1963:59).

Pendapat Moens mendapat dukungan dari beberapa kalangan, termasuk Prof. Gabriel Ferrand, melalui karyanya yang berjudul L‘Empire (1922), juga dalam buku The Golden Khersonese (1961) yang ditulis oleh Prof. Paul Wheatley. Kedua karya itu menyandarkan data-datanya pada keterangan para pengelana dari Timur Tengah yang melakukan perjalanan ke wilayah Asia Tenggara. Baik Gabriel Ferrand maupun Paul Wheatley sama-sama menyepakati bahwa sejak abad ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan besar di Asia Tenggara, termasuk di kawasan Selat Malaka, telah ramai dikunjungi oleh kaum musafir dan para saudagar yang berasal dari Asia Barat. Disebutkan juga bahwa pada setiap kota-kota dagang tersebut telah terdapat fondasi-fondasi atau permukiman-permukiman dari para pedagang Islam yang singgah dan menetap di situ.

H. Mohammad Said, seorang jurnalis sekaligus penulis yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dan menerbitkan buku-buku hal ihwal Aceh, termasuk tentang Kesultanan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam, cenderung menyimpulkan bahwa asal-muasal penamaan “Pasai” berasal dari para pedagang Cina. Menurut Said, istilah “Po Se” yang populer digunakan pada pertengahan abad ke-8 Masehi, seperti yang terdapat dalam catatan-catatan dan laporan perjalanan pengelana dari Cina, identik dan mirip sekali dengan penyebutan kata “Pase” atau “Pasai” (Said, 1963:2004-205).

Ada pula pendapat yang menyebut bahwa nama “Pasai” berasal dari kata “tapasai”, yang artinya “tepi laut”. Kata “tapa” masih banyak dijumpai dalam bahasa-bahasa Polinesia yang berarti “tepi”. Kata “sai” dapat dimaknai sebagai “laut”, yang juga termasuk dalam kosa kata Melayu-Polinesia atau Nusantara. Kata “Pasai” adalah sinonim dari kata “pantai”. Begitu pula kata “samudera” yang juga berarti “tidak jauh dari laut”. Jadi, baik “Samudera” atau “Pasai” mengandung arti yang kurang lebih sama, yaitu “negara yang terletak di tepi laut” (Slamet Muljana, 2005:136).

Nama Samudera dan Pasai sering disebut-sebut dalam berbagai sumber yang berhasil ditemukan, baik sumber yang berasal dari luar maupun sumber-sumber lokal. Sumber-sumber dari luar nusantara yang kerap menyebut keberadaan wilayah yang bernama Samudera dan Pasai antara lain adalah laporan atau catatan perjalanan para musafir asal Cina, Arab, India, maupun Eropa, yang pernah singgah ke wilayah Samudera Pasai. Catatan-catatan perjalanan tersebut seperti yang ditulis oleh Marco Polo, Odorico, Ibnu Batutah, Tome Pires, serta berita-berita dari Cina. Sedangkan sumber dari dalam negeri salah satunya seperti yang termaktub dalam kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca yang ditulis dalam kurun abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi.

Ibnu Batutah, seorang pengembara muslim dari Maghribi, Maroko, misalnya, dalam catatannya mengatakan bahwa ia sempat mengunjungi Pasai pada 1345 M. Ibnu Batutah, yang singgah di Pasai selama 15 hari, menggambarkan Kesultanan Samudera Pasai sebagai “sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah.‘‘ Ibnu Batutah menceritakan, ketika sampai di negeri Cina, ia melihat kapal Sultan Pasai di negeri itu. Memang, sumber-sumber Cina ada yang menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti.

Catatan pada Dinasti Mongol di Cina menunjukkan beberapa kerajaan di Sumatra, termasuk Kerajaan Samudera/Pasai, sempat menjalin relasi dengan Kerajaan Mongol yang berada di bawah komando Kubhilai Khan. Kerajaan Samudera/Pasai mulai mengadakan hubungan dengan Dinasti Mongol pada 1282. Kerajaan Samudera/Pasai menjalin hubungan dengan imperium besar di Asia itu melalui perutusan Cina yang kembali dari India Selatan dan singgah di Samudera Pasai. Peristiwa ini dianggap sebagai permulaan kontak antara Samudera Pasai dengan Cina/Mongol (Muhammad Gade Ismail, 1997:23).

Papan Makam Sultan Pertama Samudera Pasai

Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Samudera Pasai pernah mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat, pada 1282 M. Ini membuktikan bahwa Kesultanan Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan-kerajaan lain di luar negeri. Selain itu, dalam catatan perjalanan berjudul Tuhfat Al-Nazha, Ibnu Batutah menuturkan, pada masa itu Pasai telah menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara.

Pencatat asal Portugis yang pernah menetap di Malaka pada kurun 1512-1515, Tomi Pires, menyebutkan bahwa Pasai adalah kota terpenting pada masanya untuk seluruh Sumatra, karena tidak ada tempat lain yang penting di pulau itu kecuali Pasai. Nama kota tersebut oleh sebagian orang disebut sebagai Samudera dan kemudian lekat dengan nama Samudera Pasai serta menjadi simbol untuk menyebut Pulau Sumatra. Kota Pasai, menurut catatan Tomi Pires, ditaksir berpenduduk tidak kurang dari 20.000 orang (Ismail, 1997:37).

Marco Polo melaporkan, pada 1267 Masehi telah berdiri kerajaan Islam pertama di kepulauan nusantara, yang tidak lain adalah Kesultanan Pasai. Marco Polo berkunjung ke Pasai pada masa pemerintahan Sultan Malik Al Salih, tepatnya tahun 1292 Masehi, ketika kerajaan ini belum lama berdiri namun sudah memperlihatkan potensi kemakmurannya. Marco Polo singgah ke Samudera Pasai dalam rangkaian perjalanannya dari Tiongkok ke Persia. Kala itu, Marco Polo ikut dalam rombongan dari Italia yang melawat ke Sumatra sepulang menghadiri undangan dari Kubilai Khan, Raja Mongol, yang juga menguasai wilayah Tiongkok. Marco Polo menyebutkan, penduduk di Pasai pada waktu itu masih banyak yang belum memeluk agama (Islam), namun komunitas orang-orang Arab —yang disebut Marco dengan nama Saraceen— sudah cukup banyak dan berperan penting dalam upaya mengislamkan penduduk Aceh. Marco Polo menyebut kawasan yang disinggahinya itu dengan nama “Giava Minor” atau “Jawa Minor” (H. Mohammad Said, 1963:82-83).    

Selain sumber-sumber tertulis dan catatan perjalanan dari kaum pengelana, keterangan lain yang setidaknya dapat sedikit membantu dalam menguak riwayat Kesultanan Samudera Pasai diperoleh dari sisa-sisa peradaban yang ditinggalkan, seperti makam-makam kuno yang dibuat dari batu granit atau pualam dan mata uang—bernama Deureuham atau Dirham— yang ditemukan di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam. Waktu wafatnya Sultan Malik As Salih, pendiri Kesultanan Samudera Pasai, sendiri dapat diketahui dari tulisan yang tertera pada sebuah nisan yang ditemukan di Blang Me, yakni tahun 697 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Sedangkan kapan Malik Al Salih dilahirkan belum ditemukan keterangan yang lebih jelas.

Mata Uang yang Berlaku di Samudera Pasai

Sumber-sumber tentang asal-muasal Kesultanan Samudera Pasai versi sarjana-sarjana Barat yang dirumuskan pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda ternyata berbeda dengan apa yang diyakini tokoh-tokoh sejarawan dan cendekiawan nasional pada masa setelah Indonesia merdeka. Dalam “Seminar Sejarah Nasional” yang diselenggarakan di Medan, Sumatra Utara, tanggal 17-20 Maret 1963, maupun dalam seminar "Masuk dan Berkembangnya Islam di Daerah Istimewa Aceh", yang digelar pada 10-16 Juli 1978 di Banda Aceh,  yang antara lain dihadiri oleh Prof Hamka, Prof A. Hasjmy, Prof H. Aboe Bakar Atjeh, H. Mohammad Said, dan M.D. Mansoer, telah dimunculkan perspektif yang berbeda dalam upaya menelisik riwayat berdirinya Kesultanan Samudera Pasai.  

Berdasarkan sejumlah petunjuk dan sumber-sumber yang lebih baru, di antaranya dari keterangan-keterangan para musafir Arab tentang Asia Tenggara serta dua naskah lokal yang ditemukan di Aceh yakni "Idhahul Hak Fi Mamlakatil Peureula" karya Abu Ishaq Al Makarany dan "Tawarich Raja-Raja Kerajaan Aceh", para pakar sejarah nasional berkesimpulan bahwa Kerajaan Islam Samudera Pasai sudah berdiri sejak abad ke-11, atau tepatnya tahun 433 Hijriah alias tahun 1042 dalam penanggalan Masehi (Sufi & Wibowo, 2005:52).

Mengenai lokasi berdirinya Kesultanan Samudera Pasai, telah dilakukan juga usaha-usaha penelitian dan penyelidikan, salah satunya upaya penggalian yang dikerjakan oleh Dinas Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari upaya penyelidikan ini diketahui bahwa lokasi Kesultanan Samudera Pasai terletak di daerah bernama Pasai, yakni yang sekarang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menurut G.P. Rouffaer, salah seorang sarjana Belanda yang serius menyelidiki tentang sejarah Kesultanan Samudera Pasai, mengatakan bahwa letak Pasai mula-mula berada di sebelah kanan Sungai Pasai, sementara Samudera terletak di sisi kiri sungai. Namun, lama-kelamaan, kedua tempat ini terhimpun menjadi satu dan kemudian dijadikan tempat berdirinya sebuah kerajaan besar, yakni Kesultanan Samudera Pasai (T. Ibrahim Alfian, 1973:21).

b. Samudera, Pasai, dan Pengaruh Mesir

Terdapat beberapa pendapat berbeda yang merumuskan serta menafsirkan tentang asal muasal berdirinya Kesultanan Samudera Pasai. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Kesultanan Samudera Pasai merupakan kelanjutan dari riwayat kerajaan-kerajaan pra Islam yang telah eksis sebelumnya. Dalam buku berjudul “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara”, Slamet Muljana menulis bahwa Nazimuddin Al Kamil, Laksamana Laut dari Dinasti Fathimiah di Mesir, berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan Hindu/Buddha yang terdapat di Aceh dan berhasil menguasai daerah subur yang dikenal dengan nama Pasai. Nazimuddin Al-Kamil kemudian mendirikan sebuah kerajaan di muara Sungai Pasai itu pada 1128 Masehi dengan nama Kerajaan Pasai. Alasan Dinasti Fathimiah mendirikan pemerintahan di Pasai didasarkan atas keinginan untuk menguasai perdagangan di wilayah pantai timur Sumatra yang memang sangat ramai.

Untuk memuluskan ambisi itu, Dinasti Fathimiah mengerahkan armada perangnya demi merebut Kota Kambayat di Gujarat, membuka kota pelabuhan di Pasai, dan menyerang daerah penghasil lada yakni Kampar Kanan dan Kampar Kiri di Minangkabau. Dalam ekspedisi militer untuk merebut daerah di Minangkabau itu, Nazimuddin Al-Kamil gugur dan jenazahnya dikuburkan di Bangkinang, di tepi Sungai Kampar Kanan pada 1128 itu juga (Muljana, 2005:133). Pada 1168, Dinasti Fathimiah, yang berdiri sejak tahun 976 Masehi, dikalahkan oleh tentara Salahuddin yang menganut madzhab Syafi‘i. Dengan runtuhnya Dinasti Fathimiah, maka hubungan Pasai dengan Mesir otomatis terputus.

Dalam sumber yang sama disebutkan bahwa penerus Nazimuddin Al-Kamil sebagai penguasa Kerajaan Samudera adalah Laksamana Kafrawi Al-Kamil, namun pada 1204 Masehi kekuasaan Kerajaan Pasai jatuh ke tangan Laksamana Johan Jani dari Pulau We. Di bawah kendali Laksamana Johan Jani yang merupakan peranakan India-Parsi, Kerajaan Pasai bertambah kuat dan sempat menjelma menjadi negara maritim yang paling kuat di Nusantara (Muljana, 2005:114).

Di Mesir, muncul dinasti baru untuk menggantikan Dinasti Fathimiah. Dinasti baru itu adalah Dinasti Mamaluk yang hidup dalam rentang waktu dari tahun 1285 sampai dengan 1522. Seperti halnya pendahulunya, Dinasti Mamaluk juga ingin menguasai perdagangan di Pasai. Pada tahun-tahun awal berdirinya, Dinasti Mamaluk mengirim utusan ke Pasai, yakni seorang pendakwah yang lama belajar agama Islam di tanah suci Mekkah bernama Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad, bekas ulama dari Pantai Barat India.

Di Pasai, kedua utusan ini bertemu dengan Marah Silu yang kala itu menjadi anggota angkatan perang Kerajaan Pasai. Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad berhasil membujuk Marah Silu untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, dengan bantuan Dinasti Mamaluk di Mesir, mereka mendirikan Kerajaan Samudera sebagai tandingan bagi Kerajaan Pasai. Marah Silu ditabalkan menjadi Sultan Kerajaan Samudera. Baik Kerajaan Samudera maupun Kerajaan Pasai, keduanya berada di muara Sungai Pasai dan menghadap ke arah Selat Malaka.

c. Riwayat Samudera Pasai dalam Hikayat

Versi lain tentang riwayat muncul dan berkembangnya Kesultanan Samudera Pasai diperoleh dari sejumlah hikayat yang mengisahkan eksistensi kerajaan ini, terutama dalam Hikayat Raja Pasai. Menurut pengisahan yang terdapat dalam Hikayat Raja Pasai, kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Malik Al Salih mula-mula bernama Kerajaan Samudera. Adapun Kerajaan Pasai adalah satu pemerintahan baru yang menyusul kemudian dan mengiringi eksistensi Kerajaan Samudera. Asal mula pemberian nama kedua kerajaan ini terdapat cerita yang melatarbelakanginya.

Dalam Hikayat Raja Pasai dikisahkan, munculnya nama Kerajaan Samudera bermula ketika Marah Silu sedang berjalan-jalan bersama anjing kesayangannya yang bernama Pasai. Ketika mereka tiba di suatu tanah tinggi, anjing milik Marah Silu tiba-tiba menyalak keras karena bertemu dengan seekor semut merah yang berukuran besar. Marah Silu kemudian menangkap semut raksasa tersebut dan lantas memakannya. Dari sini timbul ilhamnya untuk menamakan kerajaan yang baru didirikannya dengan nama Kerajaan Samudera yang dalam bahasa asalnya bisa diartikan sebagai “semut merah yang besar”.

Salinan Halaman Pertama Hikayat Raja Pasai

Sedangkan mengenai asal mula Kerajaan Pasai, hikayat yang sama mencatat, pada suatu hari, Marah Silu yang kala itu sudah bergelar Sultan Malik Al Salih setelah memimpin Kerajaan Samudera, bersama para pengawalnya sedang melakukan kegiatan perburuan di mana anjing sultan yang bernama Pasai itu pun ikut serta. Terjadi suatu kejadian yang aneh ketika Pasai dilepaskan ke dalam hutan dan bertemu dengan seekor pelanduk, kedua binatang berbeda spesies itu saling bercakap-cakap dengan akrabnya. Ketika Sultan Malik Al Salih hendak menangkapnya, pelanduk tersebut lari ke pelukan anjing Sultan yang bernama Pasai itu. Dalam keheranannya, Sultan Malik Al Salih kemudian berpikiran untuk membangun sebuah negeri di tempat itu.

Setelah negeri tersebut berdiri, oleh Sultan Malik Al Salih diberi nama Pasai, seperti nama anjing kesayangannya yang menjadi inspirasi dibangunnya negeri baru tersebut. Anjing itu sendiri kemudian mati di negeri baru tersebut. Sebagai wakil Sultan Malik Al Salih yang tetap bersemayam di Kerajaan Samudera, maka dititahkanlah putra Sultan yang bernama Muhammad Malikul Zahir untuk memimpin Kerajaan Pasai (Russel Jones [ed.], 1999:23).

Meskipun cukup banyak peneliti yang menyandarkan Hikayat Raja Pasai sebagai landasan sumber informasi untuk menguak sejarah dan asal-usul Kesultanan Samudera Pasai, namun tidak sedikit pula yang meragukan kebenarannya. Hal ini disebabkan karena hikayat bukanlah suatu rangkaian catatan sejarah murni, melainkan banyak yang disisipi dengan cerita-cerita yang belum tentu benar-benar terjadi, malah tidak jarang kisah-kisah itu berupa mitos yang sukar diterima logika, sebagai legitimasi pemerintahan kerajaan yang ada pada masa itu.

Keraguan atas kebenaran yang terdapat dalam Hikayat Raja Pasai tersebut antara lain seperti yang dikemukakan oleh A.D. Hill yang menyatakan bahwa dari teks Hikayat Raja Pasai ternyata hanya sepertiga bagian awal saja. Demikian pula dengan Teuku Ibrahim Alfian yang karena kecewa terhadap Hikayat Raja Pasai dalam menyebutkan data sejarah, maka ia terpaksa mengambil informasi dari sumber-sumber lain. Bahkan, Snouck Hugronje pernah menyebut bahwa Hikayat Raja Pasai adalah “a chlidren fairy story”. Pernyataan pedas Hugronje ini tampaknya merupakan suatu puncak kefatalan Hikayat Raja Pasai sebagai sumber informasi terhadap sejarah. Data tersebut menujukkan bahwa selama ini karya-karya tulis tersebut telah dilihat dalam dimensi pragmatis lewat kajian historis atau pun filologis (Siti Chamamah Soeratno, 2002:36).

d. Perjalanan Eksistensi Samudera Pasai

Sebelum memeluk agama Islam, nama asli Malik Al Salih adalah Marah Silu atau Meurah Silo. “Meurah” adalah panggilan kehormatan untuk orang yang ditinggikan derajatnya, sementara “Silo” dapat dimaknai sebagai silau atau gemerlap. Marah Silu adalah keturunan dari Suku Imam Empat atau yang sering disebut dengan Sukee Imuem Peuet, yakni sebutan untuk keturunan empat Maharaja/Meurah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer (Champa) yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh sebelum masuk dan berkembangnya agama Islam.

Leluhur yang mendirikan kerajaan-kerajaan Hindu/Buddha di Aceh tersebut di antaranya adalah Maharaja Syahir Po-He-La yang membangun Kerajaan Peureulak (Po-He-La) di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mengibarkan bendera Kerajaan Jeumpa (Champa) di Peusangan (Bireuen), Syahir Poli (Pau-Ling) yang menegakkan panji-panji Kerajaan Sama Indra di Pidie, serta Syahir Nuwi sebagai pencetus berdirinya Kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dalam Hikayat Raja Pasai diceritakan bahwa Marah Silu berayahkan Marah Gadjah dan ibunya adalah Putri Betung. Marah Silu memiliki seorang saudara laki-laki bernama Marah Sum. Sepeninggal orang tuanya, dua bersaudara ini meninggalkan kediamannya dan mulai hidup mengembara. Marah Sum kemudian menjadi penguasa di wilayah Bieruen, sedangkan Marah Silu membuka tanah di hulu Sungai Peusangan yang terletak tidak jauh dari muara Sungai Pasai hingga akhirnya ia menjadi pemegang tahta Kerajaan Samudera.

Batu Nisan Sultan Malik Al Salih

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Marah Silu alias Sultan Malik Al Salih memeluk Islam atas bujukan utusan Dinasti Mamaluk dari Mesir, yakni Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad. Keislaman Marah Silu ditegaskan kembali dalam Hikayat Raja Pasai dengan memberikan catatan bahwa Nabi Muhammad telah menyebutkan nama Kerajaan Samudera dan juga agar penduduk di kerajaan tersebut diislamkan oleh salah seorang sahabat Nabi, dalam hal ini yang dimaksud adalah Syaikh Ismail. Dengan adanya catatan dari hikayat ini, bukan tidak mungkin ajaran agama Islam sudah masuk ke wilayah Aceh tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat, yakni pada sekitar abad pertama tahun Hijriah, atau sekitar abad ke-7 atau ke-8 tahun Masehi. Dapat diperkirakan pula bahwa agama Islam yang masuk ke Aceh dibawa langsung dari Mekkah (Sufi & Wibowo, 2005:58-59).

Data-data tentang Islam di Pasai menurut Hikayat Raja Pasai menunjukkan bahwa Pasai adalah tempat pertama kali yang diislamkan. Tampaknya, demikian seperti yang ditulis dalam Hikayat Raja Pasai, Nabi Muhammad (Rasulullah) pulalah yang membawa Islam ke Samudera/Pasai, ialah dalam tatap muka di kala tidur antara Marah Silu dengan Rasulullah. Nabi Muhammad pula yang mensyahdatkan dan membuat Marah Silu dapat membaca Alquran sebanyak 30 juz, yakni sesudah Rasulullah meludahi mulut Marah Silu. Rasulullah pula yang membuat Marah Silu telah berkhitan. Islamisasi lewat peran langsung Rasulullah kiranya menunjukkan proses yang esensial bagi Pasai. Dalam proses inilah Marah Silu tinggal dinobatkan sehingga proses Islamisasi dapat berjalan dengan lancar (Chamamah, 2002:40).

Ketika Malik Al Salih dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Samudera pertama, upacara penobatan dilakukan dengan gaya Arab di mana Malik Al Salih dinobatkan dengan mengenakan pakaian kerajaan anugerah dari Mekkah. Ini berarti, penobatan dilakukan secara Arab, bukan dengan cara India. Artinya lagi, Malik Al Salih kemungkinan besar sudah memeluk agama Islam pada saat dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Samudera. Setelah upacara penobatan, sekalian hulubalang dan rakyat serta-merta menjunjung dan menyembah sultan baru mereka dengan menyerukan: “Daulat Dirgahayu Syah Alam Zilluilahi fil-alam”. Penyebutan gelar kehormatan kepada raja tersebut juga sangat lekat dengan nama Arab.

Dalam rangkaian upacara yang sama, juga telah ditetapkan dua Orang Besar, sebagai penasehat Sultan, yakni Tun Sri Kaya dan Tun Sri Baba Kaya. Aroma Islam semakin terasa ketika kedua Orang Besar ini kemudian diberi gelar berkesan Arab, masing-masing dengan nama Sayid Ali Khiatuddin untuk Tun Sri Kaya dan Sayid Asmayuddin untuk Tun Sri Baba Kaya (Said, 1963:85).

Sultan Malik Al Salih menikah dengan Putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladdin Muhammad Amin bin Abdul Kadi dari Kerajaan Perlak. Dari perkawinan ini, Sultan Malik Al Salih dikaruniai dua orang putra, yaitu Muhammad dan Abdullah. Kelak, Muhammad dipercaya untuk memimpin Kerajaan Pasai, bergelar Sultan Muhammad Malikul Zahir (Sultan Malik Al Tahir), berdampingan dengan ayahandanya yang masih tegap memimpin Kerajaan Samudera. Putra kedua Sultan Malik Al Salih, Abdullah, memilih keluar dari keluarga besar Kerajaan Samudera dan Pasai, dengan mendirikan pemerintahan sendiri Kesultanan Aru Barumun pada 1295.

Di bawah pimpinan Sultan Muhammad Malikul Zahir, Kerajaan Pasai mengalami masa kejayaan. Ibnu Batutah merekam masa-masa keemasan yang dicapai Kerajaan Pasai pada era pemerintahan Sultan Muhammad Malikul Zahir ini. Ibnu Batutah mencatat bahwa tanah-tanah di wilayah Kerajaan Pasai begitu subur. Aktivitas perdagangan dan bisnis di kerajaan itu sudah cukup maju, dibuktikan dengan sudah digunakannya mata uang, termasuk mata uang yang terbuat dari emas, sebagai alat transaksi dalam kehidupan ekonomi warga Kerajaan Pasai. Selain menjalin kongsi dengan negara-negara dari luar Nusantara, hubungan dagang dengan pedagang-pedagang dari Pulau Jawa pun begitu baik. Bahkan, para saudagar Jawa mendapat perlakuan yang istimewa karena mereka tidak dipungut pajak. Biasanya, kaum pedagang dari Jawa menukar beras dengan lada.

Makam Sultan Muhammad Malikul Zahir

Ibnu Batutah mengisahkan, setelah berlayar selama 25 hari dari Barhnakar (sekarang masuk wilayah Myanmar), ia mendarat di sebuah tempat yang sangat subur. Ibnu Batutah tidak bisa menutupi rasa kagumnya begitu berkeliling kota pusat Kerajaan Pasai. Ia begitu takjub melihat sebuah kota besar yang sangat elok dengan dikelilingi dinding yang megah. Ibnu Batutah mencatat bahwa ia harus berjalan sekitar empat mil dengan naik kuda dari pelabuhan yang disebutnya Sahra untuk sampai ke pusat kota. Pusat pemerintahan kota itu cukup besar dan indah serta dilengkapi dengan menara-menari yang terbuat dari kayu-kayuan kokoh. Di pusat kota ini, tulis Ibnu Batutah, terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan kerajaan. Bangunan yang terpenting ialah Istana Sultan dan masjid (Ismail, 1997:37).

Di dalam pagar yang mengelilingi kota, terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan kerajaan yang dilindungi oleh rakyat di luar pagar. Semua kehidupan komersial di kota, para pendatang baru dari desa, orang-orang asing, para pengrajin, dan segala aktivitas urban lainnya ditempatkan di luar pagar di sekeliling pusat kota. Orang-orang asing seringkali tidak diizinkan menetap dalam jarak tertentu dari Istana Sultan, bahkan adakalanya mereka harus tinggal di luar kota.

Apabila penjelasan dari Ibnu Batutah ini dianggap benar, maka dapatlah dikatakan bahwa Kota Pasai sebagai pusat pemerintahan sultan-sultan yang berkuasa di Pasai, pada tengah-tengah areal terdapat suatu daerah inti yang ditempati oleh Istana Sultan. Istana tersebut memiliki pagar yang berfungsi sebagai batas yang membedakan kawasan Istana Sultan dengan kawasan pasar di mana aktivitas perdagangan dan kegiatan lainnya berlangsung.

Masih menurut catatan Ibnu Batutah, Sultan Muhammad Malikul Zahir merupakan sosok pemimpin yang memiliki gairah belajar yang tinggi dalam menuntut ilmu-ilmu Islam. Batutah juga mencatat, pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Ibnu Batutah bahkan memasukkan nama Sultan Muhammad Malikul Zahir sebagai salah satu dari tujuh raja di dunia yang memiliki kelebihan luar biasa. Ketujuh raja yang memiliki kemampuan luar biasa menurut Ibnu Batutah antara lain Raja Melayu Sultan Muhammad Malikul Zahir yang dinilainya berilmu pengetahuan luas dan mendalam, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Iraq yang berbudi bahasa, Raja Hindustani yang sangat ramah, Raja Yaman yang berakhlak mulia, Raja Turki yang gagah perkasa, serta Raja Turkistan yang bijaksana.

Kesan Ibnu Batutah terhadap sosok Sultan Muhammad Malikul Zahir memang begitu mendalam. Sebagai raja, Sultan Muhammad Malikul Zahir merupakan orang yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian terhadap fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Sultan Muhammad Malikul Zahir tidak pernah bersikap jumawa. Sultan ini, kata Batutah, adalah seorang pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. “Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk shalat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai shalat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya,” begitu Ibnu Batutah menggambarkan sosok Sultan Muhammad Malikul Zahir. Kerendahan hati sang Sultan tersebut salah satunya ditunjukkan saat menyambut rombongan Ibnu Batutah (Republika, 21 Mei 2008).

Di masa keemasannya, Kerajaan Pasai dan Kerajaan Samudera menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan pelabuhan Islam itu begitu ramai dikunjungi para pedagang dan saudagar dari berbagai benua seperti, Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Wilayah di mana Kerajaan Samudera dan Pasai berdiri, yakni di kawasan Selat Malaka, memang merupakan bandar niaga yang sangat strategis. Pada saat itu, kawasan Selat Malaka merupakan jalur perdagangan laut yang sering menjadi lokasi transaksi dan disinggahi para saudagar dari berbagai penjuru bumi, seperti dari Siam (Thailand), Cina, India, Arab, hingga Persia (Iran).

Di samping sebagai pusat perdagangan, Kesultanan Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam dan muncul sebagai pemerintahan pertama di Nusantara yang menganut ajaran Islam. Kejayaan Kesultanan Samudera dan Kesultanan Pasai yang berlokasi di daerah Samudera Geudong, Aceh Utara, diawali dengan penyatuan sejumlah kerajaan kecil di daerah Perlak, seperti Rimba Jreum dan Seumerlang. Dalam kurun abad ke-13 hingga awal abad ke-16, Pasai merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai salah satu komoditas andalannya. Setiap tahunnya, Pasai mampu mengekspor lada dengan produksi yang cukup besar. Tak cuma itu, Pasai pun merupakan produsen komoditas lainnya seperti sutra, kapur barus, dan emas.

Sultan Muhammad Malikul Zahir mempunyai dua orang putra, yaitu Malikul Mahmud dan Malikul Mansur. Ketika Sultan Muhammad Malikul Zahir pada akhirnya meninggal dunia karena sakit, tampuk kepemimpinan Kerajaan Pasai untuk sementara diserahkan Sultan Malik Al Salih, yang juga memimpin Kerajaan Samudera, karena kedua putra Sultan Muhammad Malikul Zahir masih berusia sangat belia. Oleh Sultan Malik Al Salih, kedua cucunya itu diserahkan kepada tokoh-tokoh yang piawai supaya mereka dapat dengan baik memimpin kerajaan pada suatu saat nanti. Malikul Mahmud diserahkan kepada Sayid Ali Ghiatuddin, sementara Malikul Mansur dididik oleh Sayid Semayamuddin.

Ketika kedua pangeran ini beranjak dewasa dan dirasa sudah siap memimpin pemerintahan, maka Sultan Malik Al Salih pun mengundurkan diri dari singgasananya yang meliputi dua kerajaan, yakni Kerajaan Samudera dan Kerajaan Pasai. Sebagai gantinya, sesuai dengan kesepakatan Orang-Orang Besar, diangkatlah Malikul Mahmud menjadi Sultan Kerajaan Pasai, sementara Malikul Mansur sebagai Sultan Kerajaan Samudera. Namun, keharmonisan kedua sultan kakak-beradik ini tidak berlangsung lama karena terjadi perseteruan di antara mereka. Penyebabnya adalah ulah Sultan Mansur yang ternyata menggilai salah seorang istri Sultan Mahmud yang tidak lain adalah abang kandungnya sendiri. Pada akhirnya, Sultan Mansur ditangkap dan diusir dari kerajaannya hingga kemudian meninggal dunia dalam perjalanan. Jadilah Sultan Malikul Mahmud menguasai singgasana Kerajaan Samudera dan Kerajaan Pasai hingga digabungkanlah kedua kerajaan itu menjadi Kesultanan Samudera Pasai.

Sejak tahun 1346, kepemimpinan Kesultanan Samudera Pasai di bawah rezim Sultan Malikul Mahmud digantikan oleh anaknya yang bernama Ahmad Permadala Permala. Setelah dinobatkan sebagai penguasa Kesultanan Samudera Pasai, ia kemudian dianugerahi gelar kehormatan dengan nama Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Dalam Hikayat Raja Pasai dikisahkan, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir dikaruniai lima orang anak, tiga orang di antaranya laki-laki sementara dua sisanya adalah anak perempuan. Tiga putra Sultan Ahmad Malik Az-Zahir masing-masing bernama Tun Beraim Bapa, Tun Abdul Jalil, serta Tun Abdul Fadil. Sedangkan dua anak perempuannya diberi nama Tun Medam Peria dan Tun Takiah Dara.

Sempat terjadi hal yang sungguh memalukan dalam perjalanan kepemimpinan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang pada akhirnya memang lekat dengan citra sebagai pemimpin yang buruk. Menurut Hikayat Raja Pasai, Sang Sultan ternyata menaruh berahi terhadap kedua anak perempuannya sendiri, yaitu Tun Medan Peria dan Tun Takiah Dara. Sikap yang keterlaluan dari Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini tentu saja menimbulkan kemurkaan dari banyak pihak, termasuk Tun Beraim Bapa yang tidak lain adalah putra sulung Sultan Ahmad Malik Az-Zahir.

Tun Beraim Bapa sekuat tenaga melindungi kedua saudara perempuannya dari kebuasan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir dengan melarikan mereka untuk diamankan di suatu tempat. Merasa ditentang oleh anaknya sendiri, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir naik pitam dan kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Tun Beraim Bapa. Pangeran yang seharusnya menjadi putra mahkota ini akhirnya tewas setelah memakan racun yang diberikan utusan sang ayah (Jones [ed.], 1999:35-56). Tidak lama kemudian, kedua saudara perempuan Tun Beraim Bapa pun menyusul abangnya dengan memakan racun yang sama.

Keganasan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir belum berhenti sampai di situ. Sang Sultan kembali berulah biadab ketika mendengar kabar bahwa ada seorang putri dari Kerajaan Majapahit, Radin Galuh Gemerencang, jatuh cinta kepada putra kedua Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, yakni Tun Abdul Jalil. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir merasa terhina karena ia sendiri juga menaruh hati pada kecantikan putri Raja Majapahit tersebut. Maka kemudian, seperti yang termaktub dalam Hikayat Raja Pasai, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir kembali memberikan mandat kepada anak buahnya untuk menghabisi nyawa Tun Abdul Jalil dan ketika rencana itu berhasil, mayat Tun Abdul Jalil ditenggelamkan ke laut. Sementara itu, oleh sebab rasa cinta yang tidak tertahankan, Radin Galuh Gemerencang bertekad pergi ke Pasai bersama para pengawalnya untuk menemui Tun Abdul Jalil.

Sesampainya di Pasai, rombongan dari Majapahit itu mendapat kabar bahwa pujaan hati Radin Galuh Gemerencang sudah tewas, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sang Putri tidak kuasa menahan sedih dan kemudian menenggelamkan diri ke dalam laut di mana jenazah Tun Abdul Jalil telah dibenamkan sebelumnya. Sisa rombongan pengawal yang mengiringi Radin Galuh Gemerencang segera kembali ke Jawa dan melapor kepada Raja Majapahit tentang kejadian tragis tersebut.

Sang Raja tentu saja murka mendengar kematian putrinya serta kebiadaban Sultan Pasai itu, dan kemudian segera menitahkan kepada bala tentara Majapahit untuk bersiap menyerang Kerajaan Pasai. Meski sempat memberikan perlawanan, ternyata armada perang Kerajaan Majapahit lebih unggul dan berhasil menduduki Pasai. Karena semakin terdesak, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir melarikan diri ke suatu tempat bernama Menduga, yang terletak kira-kira lima belas hari perjalanan dari Negeri Pasai.

Sementara itu, seusai meraih kemenangan gemilang dengan menaklukkan Pasai, pasukan perang Majapahit mulai bersiap untuk kembali ke Jawa setelah sebelumnya mengambil harta rampasan dan tawanan perang dari Pasai. Dalam perjalanan menuju Jawa, laskar tentara Majapahit terlebih dahulu singgah di Palembang dan Jambi untuk menaklukkan kedua negeri itu, sekaligus membawa barang jarahan yang semakin banyak. Demikianlah kisah penaklukan oleh Kerajaan Majapahit terhadap Kerajaan Pasai seperti yang dikisahkan dalam kitab Hikayat Raja Pasai (Jones [ed.], 1999:57-65).

Dalam silsilah para penguasa yang memimpin Kesultanan Samudera Pasai, ternyata terdapat sultan perempuan yang pernah bertahta di kerajaan besar tersebut. Sultanah Nahrasiyah (Nahrisyyah) Malikul Zahir bertahta dari tahun 1420 hingga 1428 atau kurang lebih delapan tahun lamanya. Sultanah Nahrasiyah memiliki penasehat bernama Ariya Bakooy dengan gelar Maharaja Bakooy Ahmad Permala. Ariya Bakooy sebenarnya merupakan sosok kontroversial. Ia pernah diperingatkan kaum ulama agar tidak mengawini puterinya sendiri namun peringatan itu ditentangnya. Bahkan, Ariya Bakooy kemudian malah membunuh 40 ulama. Ariya Bakooy akhirnya tewas di tangan Malik Musthofa yang bergelar Pocut Cindan Simpul Alam, yang tidak lain adalah suami Sultanah Nahrasiyah, dengan bantuan Sultan Mahmud Alaiddin Johan Syah dari Kerajaan Aceh Darussalam (1409-1465).

Sultanah Nahrasiyah merupakan seorang perempuan muslimah yang berjiwa besar. Hal ini dibuktikan dengan hiasan makamnya yang sangat istimewa. Pada nisannya, tertulis nukilan huruf Arab terjemahannya berbunyi: ”Inilah kubur wanita yang bercahaya yang suci ratu yang terhormat, almarhum yang diampunkan dosanya, Nahrasiyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Mailkus Salih. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Mangkat dengan rahmat Allah pada hari Senin, 17 Zulhijjah 832.” (Pocut Haslinda Hamid Azwar, www.modusaceh-news.com, 2009).

Pemugaran Kompleks Makam Sultanah Nahrasiyah (Nahrisyyah)

e. Keruntuhan dan Peninggalan Peradaban Samudera Pasai

Kejayaan Kesultanan Samudera Pasai mulai mengalami ancaman dari peradaban terbesar di Jawa waktu itu, yakni dari Kerajaan Majapahit dengan Gadjah Mada sebagai mahapatihnya yang paling legendaris. Gadjah Mada diangkat sebagai patih di Kahuripan pada periode 1319-1321 Masehi oleh Raja Majapahit yang kala itu dijabat oleh Jayanegara. Pada 1331, Gadjah Mada naik pangkat menjadi Mahapatih ketika Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Ketika pelantikan Gadjah Mada menjadi Mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya yang disebut dengan Sumpah Palapa, yaitu bahwa Gadjah Mada tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Mahapatih Gadjah Mada rupanya sedikit terusik mendengar kabar tentang kebesaran Kesultanan Samudera Pasai di seberang lautan sana. Majapahit khawatir akan pesatnya kemajuan Kesultanan Samudera Pasai. Oleh karena itu kemudian Gadjah Mada mempersiapkan rencana penyerangan Majapahit untuk menaklukkan Samudera Pasai. Desas-desus tentang serangan tentara Majapahit, yang menganut agama Hindu Syiwa, terhadap kerajaan Islam Samudera Pasai santer terdengar di kalangan rakyat di Aceh. Ekspedisi Pamalayu armada perang Kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gadjah Mada memulai aksinya pada 1350 dengan beberapa tahapan.

Serangan awal yang dilakukan Majapahit di perbatasan Perlak mengalami kegagalan karena lokasi itu dikawal ketat oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai. Namun, Gadjah Mada tidak membatalkan serangannya. Ia mundur ke laut dan mencari tempat lapang di pantai timur yang tidak terjaga. Di Sungai Gajah, Gadjah Mada mendaratkan pasukannya dan mendirikan benteng di atas bukit, yang hingga sekarang dikenal dengan nama Bukit Meutan atau Bukit Gadjah Mada (Muljana, 2005:140).

Selanjutnya, Gadjah Mada menjalankan siasat serangan dua jurusan, yaitu dari jurusan laut dan jurusan darat. Serangan lewat laut dilancarkan terhadap pesisir di Lhokseumawe dan Jambu Air. Sedangkan penyerbuan melalui jalan darat dilakukan lewat Paya Gajah yang terletak di antara Perlak dan Pedawa. Serangan dari darat tersebut ternyata mengalami kegagalan karena dihadang oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai. Sementara serangan yang dilakukan lewat jalur laut justru dapat mencapai istana.

Wilayah Kekuasaan Imperium Majapahit, termasuk Samudera Pasai

Selain alasan faktor politis, serangan Majapahit ke Samudera Pasai dipicu juga karena faktor kepentingan ekonomi. Kemajuan perdagangan dan kemakmuran rakyat Kesultanan Samudera Pasai telah membuat Gadjah Mada berkeinginan untuk dapat menguasai kejayaan itu. Ekspansi Majapahit dalam rangka menguasai wilayah Samudera Pasai telah dilakukan berulangkali dan Kesultanan Samudera Pasai pun masih mampu bertahan sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai surut seiring semakin menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka.

Hingga menjelang abad ke-16, Samudera Pasai masih dapat mempertahankan peranannya sebagai bandar yang mempunyai kegiatan perdagangan dengan luar negeri. Para ahli sejarah yang menumpahkan minatnya pada perkembangan ekonomi mencatat bahwa Pasai pernah menempati kedudukan sebagai sentrum kegiatan dagang internasional di nusantara semenjak peranan Kedah berhasil dipatahkan (Said, 1963:125).

Namun kemudian, peranan Pasai yang sebelumnya sangat penting dalam arus perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan dunia mengalami kemerosotan dengan munculnya bandar perdagangan Malaka di Semenanjung Melayu (Ismail, 1997:24). Bandar Malaka segera menjadi primadona dalam bidang perdagangan dan mulai menggeser kedudukan Pasai. Tidak lama setelah Malaka dibangun, kota itu dalam waktu yang singkat segera dibanjiri perantau-perantau dari Jawa.

Akibat kemajuan pesat yang diperoleh Malaka tersebut, posisi dan peranan Pasai kian lama semakin tersudut, nyaris seluruh kegiatan perniagaannya menjadi kendor dan akhirnya benar-benar patah di tangan Malaka sejak tahun 1450. Apalagi ditambah kedatangan Portugis yang berambisi menguasai perdagangan di Semenanjung Melayu. Orang-orang Portugis yang pada 1521 berhasil menduduki Kesultanan Samudera Pasai (Rusdi Sufi, 2004:57)

Tidak hanya itu, Kesultanan Samudera Pasai semakin lemah ketika di Aceh berdiri satu lagi kerajaan yang mulai merintis menjadi sebuah peradaban yang besar dan maju. Pemerintahan baru tersebut yakni Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah. Kesultanan Aceh Darussalam sendiri dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Aceh pada masa pra Islam, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura. Pada 1524, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah menyerang Kesultanan Samudera Pasai. Akibatnya, pamor kebesaran Kerajaan Samudera Pasai semakin meredup sebelum benar-benar runtuh. Sejak saat itu, Kesultanan Samudera Pasai berada di bawah kendali kuasa Kesultanan Aceh Darussalam.

Jejak-jejak peninggalan peradaban Kesultanan Samudera Pasai yang berhasil ditemukan, pada 1913 dan 1915 oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J.J. de Vink, yang berinisiatif mengadakan inventarisasi di bekas peninggalan Samudera Pasai. Selanjutnya, pada 1937 telah dilakukan upaya pemugaran pada beberapa makam sultan-sultan Samudera Pasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian, tahun 1972, 1973, serta tahun 1976 peninggalan Kesultanan Samudera Pasai yang ditemukan di Kecamatan Samudera Geudong, Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, telah diinventarisasi oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Perkembangan terbaru, dalam tahun 2009 telah ditemukan beberapa peninggalan yang terkait dengan sejarah Kesultanan Samudera Pasai. Pada bulan Maret 2009, Tim Peneliti Sejarah Kebudayaan Islam memberitahukan bahwa mereka telah menemukan makam Al Wazir Al Afdal, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kesultanan Samudera Pasai. Makam itu berlokasi di Desa Teupin Ara, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Al Wazir Al Afdhal diketahui pernah menjabat sebagai perdana menteri pada masa pemerintahan rezim Samudera Pasai yang terakhir, Sultan Zain Al Abidin atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Zainal Abidin, yang memerintah selama dua periode, yakni pada kurun 1477-1500 dan 1513-1524. Dari penemuan itu diperoleh keterangan bahwa Al Wazir Al Afdal wafat tanggal 7 bulan Zulkaedah tahun 923 H atau 1518 M. Di tahun yang sama, Sultan Zainal Abidin pun wafat. Pada nisan makam Al Wazir Al Afdal, terdapat syair yang menjelaskan tentang kezuhudan bahwa dunia ini fana, tak ubahnya seperti sarang yang dirajut laba-laba. Syair tersebut sama dengan yang tertulis pada makam Sultan Malik Al Salih yang mengungkapkan tenggelamnya peradaban Samudera Pasai (www.indowarta.com, 25 Maret 2009).

Pada kesempatan  yang sama, Tim Peneliti Sejarah Kebudayaan Islam juga menyatakan telah menemukan sebuah stempel atau cap yang diperkirakan berusia 683 tahun. Stempel kerajaan yang ditengarai milik Sultan Muhammad Malikul Zahir, sultan kedua Samudera Pasai, ini ditemukan tidak jauh dari makam Abdullah bin Muhammad, di Desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Abdullah bin Muhammad (wafat 816 H/1414 M) sendiri adalah salah seorang keturunan Khalifah Abbasiyah, Al-Mustanshir Billah, yang bergelar Shadr Al Akabir (pemuka para pembesar) di Kesultanan Samudera Pasai pada waktu itu.

Stempel yang ditemukan telah patah pada bagian gagangnya tersebut berukuran 2×1 centimeter, dan tampaknya terbuat dari bahan sejenis tanduk hewan. Dari lokasi ditemukannya di Kuta Krueng, diperkirakan cap ini telah digunakan sampai dengan masa pemerintahan pemimpin terakhir Samudera Pasai, Sultan Zainal Abidin (www.acehlong.com, 17 Maret 2009).

Selanjutnya, pada Juni 2009, tim peneliti dari Yayasan Waqaf Nurul Islam (YWNI) Lhokseumawe mengumumkan bahwa mereka telah menemukan makam yang diyakini sebagai tempat persemayaman terakhir Raja Kanayan, seorang panglima perang pada pemerintahan Sultan Zain Al-Abidin. Makam Raja Kanayan ditemukan di Desa Meunasah Ujoung Blang Me, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Raja Kanayan wafat pada hari Jum‘at, tanggal 3 Sya‘ban 872 H atau 1468 Masehi. Dengan demikian, Raja Kanayan telah hidup pada masa pemerintahan beberapa rezim Kesultanan Samudera Pasai dan meninggal dunia pada masa Sultan Zainal Abidin.

Selain makam Raja Kanayan, ditemukan pula beberapa makam lainnya. Bahkan, tim peneliti memprediksi masih ada nisan-nisan lain yang amblas ke dalam tanah di kompleks makam yang terletak tidak jauh dari tepi Sungai Pasai sebelah timur itu. Makam-makam yang baru ditemukan tersebut belum tercatat dalam inventaris situs sejarah Dinas Kebudayaan (www.waspadaonline.com, 20 Juni 2009).

Terakhir, pada Agustus 2009, Lembaga Penelitian Sejarah Islam (LePSI) Lhokseumawe mengungkapkan bahwa mereka sedang mengkaji naskah surat Sultan Zainal Abidin, wafat tahun 923 Hijriah atau 1518 Masehi. Surat itu ditujukan kepada Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Fotografi naskah tersebut dapat disaksikan di Museum Negeri Aceh, sementara naskah aslinya tersimpan di Lisabon, Portugal.

Naskah tersebut memberikan banyak informasi sejarah tentang ihwal Samudera Pasai di awal abad ke-16, terutama menyangkut kondisi terakhir yang dialami kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara ini, setelah Portugis berhasil menguasai Malaka pada 1511 Masehi. Naskah surat berbahasa Arab itu juga mencantumkan nama beberapa negeri atau kerajaan yang punya hubungan erat dengan Samudera Pasai sehingga dapat diketahui pengejaan asli dari nama-nama negeri atau kerajaan tersebut, antara lain Nergeri Fariyaman (Pariaman) dan Mulaqat (Malaka) (www.waspadaonline.com, 21 Agustus 2009).

2. Silsilah Raja-Raja

Berikut nama-nama sultan/sultanah yang diketahui pernah memimpin Kesultanan Samudera Pasai:

1. Sultan Malik Al-Salih (1267—1297)
2. Sultan Muhammad Malikul Zahir
3. Sultan Malikul Mahmud
4. Sultan Malikul Mansur
5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir (1346—1383)
6. Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir (1383—1405)
7. Sultanah Nahrasiyah atau Sultanah Nahrisyyah (1420—1428)     
8. Sultan Sallah Ad-Din (1402)
9. Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir 1455)
10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir (1455—1477)
11. Sultan Zain Al-Abidin (1477—1500)
12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir (1501—1513)
13. Sultan Zain Al-Abidin (1513—1524)

Silsilah Sultan/Sultanah Kesultanan Samudera Pasai Menurut Hikayat Raja Pasai.

Sultan Malik Al Salih memimpin Kesultanan Samudera, sementara putranya, Sultan Muhammad Malikul Zahir adalah penguasa Kesultanan Pasai. Ketika Sultan Muhammad Malikul Zahir wafat, pemerintahan Kesultanan Pasai dipegang oleh Sultan Malik Al Salih untuk sementara sembari menunggu kedua putra Sultan Muhammad Malikul Zahir, yakni Malikul Mahmud dan Malikul Mansur, beranjak dewasa. Setelah kedua putra Sultan Muhammad Malikul Zahir tersebut dinilai mampu untuk menjadi pemimpin, Sultan Malik Al Salih mengundurkan diri dari sebagai sultan dari kedua kerajaan yang dipimpinnya tersebut.

Selanjutnya, Sultan Malik Al Salih menyerahkan kendali pemerintahan kepada kedua cucunya tersebut, masing-masing Kesultanan Pasai kepada Malikul Mahmud serta Kesultanan Samudera kepada Malikul Mansur. Masa periode pemerintahan ketiga sultan, yaitu Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Malikul Mahmud, dan Sultan Malikul Mansur, sengaja tidak disebutkan karena masih terdapat beberapa kejanggalan mengenai hal tersebut, termasuk yang tercatat dalam Hikayat Raja Pasai.

Kesimpang-siuran mengenai periode pemerintahan masing-masing sultan/sultanah menjadi kendala tersendiri, dan karena itulah kurun tahun yang dicantumkan dalam daftar di atas merupakan interpretasi dari beberapa informasi yang berhasil ditemukan. Demikian pula dengan penyebutan nama atau gelar dari masing-masing sultan/sultanah yang ternyata ditemukan banyak sekali versinya. Selain itu, ketidaklengkapan informasi mengenai siapa saja sultan/sultanah yang pernah memerintah Kesultanan Samudera Pasai secara urut dan runtut juga menimbulkan permasalahan lain karena belum tentu apa yang ditulis dalam silsilah di atas mencatat semua penguasa yang pernah bertahta di Kesultanan Samudera Pasai.

3. Wilayah Kekuasaan

Pada kurun abad ke-14, nama Kesultanan Samudera Pasai sudah sangat terkenal dan berpengaruh serta memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Armada perang yang kuat sangat mendukung Kesultanan Samudera Pasai untuk semakin melebarkan sayap kekuasaannya, baik dengan tujuan menguasai dan menduduki wilayah kerajaan lain ataupun demi mengemban misi menyebarkan agama Islam. Wilayah kekuasaan Kesultanan Samudera Pasai pada masa kejayaannya terletak di daerah yang diapit oleh dua sungai besar di Pantai Utara Aceh, yaitu Sungai Peusangan dan Sungai Pasai. Daerah kekuasaan Kesultanan Samudera Pasai tersebut juga meliputi Samudera Geudong (Aceh Utara), Meulaboh, Bireuen, serta Rimba Jreum dan Seumerlang (Perlak).

Sementara itu, ada pula yang menganut pendapat bahwa wilayah Kesultanan Samudera Pasai meliputi wilayah yang lebih luas lagi ke sebelah selatan, yaitu hingga ke muara Sungai Jambu Ayer (Ismail, 1997:7). Yang jelas, luas wilayah kekuasaan Kesultanan Samudera Pasai melingkupi sepanjang aliran sungai yang hulu-hulunya berasal jauh di pedalaman Dataran Tinggi Gayo, sekarang berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam. Kesultanan Samudera Pasai juga berhasil meluaskan wilayahnya ke luar dari bumi Aceh. Beberapa daerah luar yang menjadi negeri taklukan Kesultanan Samudera Pasai antara lain Minangkabau, Palembang, Jambi, Patani, Malaka, bahkan hingga mencapai beberapa kerajaan di pesisir pantai di Jawa (Sufi & Wibowo, 2005:61).

4. Sistem Pemerintahan

Komposisi masyarakat yang menjadi warga Kesultanan Samudera Pasai menunjukkan sifat yang berlapis-lapis. Menurut Ayatrohaedi, lapisan itu terdiri atas Sultan dan Orang-Orang Besar kerajaan pada lapisan atas sampai dengan hamba sahaya pada lapisan yang paling bawah (Ayatrohaedi, 1992). Pada lapisan kelompok birokrasi terlihat adanya kelompok Orang-Orang Besar, perdana menteri, menteri, tentara, pegawai, dan kaum bangsawan kerajaan yang lainnya.

Adanya orang-orang yang bergerak dalam perdagangan, misalnya orang-orang yang berniaga, orang berlayar, orang pekan, nahkoda, dan lain-lainnya. Kendati jumlah populasi orang-orang Arab yang berdiam di Pasai tidak sebanyak orang-orang dari India, namun kalangan orang Arab sangat berpengaruh dalam jalannya pemerintahan kerajaan, bahkan atas kebijakan Sultan Pasai sekalipun. Keadaan ini terlihat sejak masa awal terbentuknya Kesultanan Pasai dan berlangsung lama hingga nama kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Samudera Pasai.

Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al Salih sebagai penguasa pertama di Kesultanan Pasai, terdapat sejumlah Orang-Orang Besar di negeri itu, antara lain Tun Sri Kaya dan Tun Baba Kaya. Nama-nama itu jelas menunjukkan kedudukan mereka yang dinamakan Orang-Orang Besar tersebut. Hal ini sesuai dengan penyebutan Orang-Orang Besar kerajaan di Semenanjung Melayu dan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai Orang Kaya (Ismail, 1997:39).

Kedua Orang Besar yang ikut mengontrol jalannya pemerintahan di Kesultanan Pasai itu masing-masing kemudian diberi gelar Sayid Ali Ghitauddin dan Sayid Asmayuddin, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian keislaman Marah Silu atau Sultan Malik Al Salih. Dalam hikayat digambarkan dengan jelas bahwa Orang-Orang Besar itu disebutkan sebagai perdana menteri, satu untuk Kesultanan Pasai dan seorang lagi untuk Kesultanan Samudera. Kedudukan mereka yang sangat penting di sana berlangsung sejak rezim Sultan Malik Al Salih sampai era pemerintahan cucunya yaitu Malikul Mahmud dan Malikul Mansur.

Salah Satu Manuskrip yang Menunjukkan Keberadaan Pasai

Di masa kedua cucu Sultan Malik Al Salih itu berkuasa di masing-masing kerajaannya, terjadi sengketa di antara keduanya, yakni ketika Malikul Mansur melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap salah seorang istri Malikul Mahmud. Mengetahui perbuatan hina saudaranya itu, Sultan Malikul Mahmud sempat berucap bahwa sekiranya ia tidak menghormati Sayid Asmayuddin, yang menjadi penasehat Sultan Malikul Mansur di Kesultanan Samudera, niscaya Sultan Malikul Mahmud sudah membunuh saudaranya sendiri atas perbuatan hina yang tidak termaafkan. Fragmen ini sudah cukup membuktikan bahwa betapa kuatnya pengaruh Orang-Orang Besar tersebut dalam ikut mengendalikan roda pemerintahan kerajaan, bahkan sampai pada tingkat mempengaruhi kondisi personal dan psikis Sultan.

Pada era kepemimpinan yang berikutnya, yakni di bawah rezim Sultan Ahmad Malik Az-Zahir (1346-1383), pemerintahan Kesultanan Samudera Pasai dikawal oleh empat orang perdana menteri, yang masing-masing bernama Tulus Agung Tukang Sukara, Baba Mentuha, Sulaiman Dendang Air, dan Tun Syah Alam Kota (Jones [ed.], 1999:36). Masih sama seperti pada masa-masa sebelumnya, keempat perdana menteri tersebut menjalankan fungsinya sebagai penasehat Sultan dan ikut mempengaruhi kebijakan kerajaan kendati keputusan akhir masih tetap berada di tangan Sultan Samudera Pasai. Kehidupan sosial dan politik warga Kesultanan Samudera Pasai sangat diwarnai oleh unsur agama dan kebudayaan Islam. Pemerintahannya bersifat teokrasi (berdasarkan ajaran Islam) dan sebagian besar rakyatnya memeluk agama Islam.

(Iswara NR/Ker/01/10-2009)

Referensi:

• -------. 25 Maret 2009. “Makam Perdana Menteri Samudera Pasai Ditemukan”, dalam http://indowarta.com. Data Diunduh pada 06 Oktober 2009.
• -------. 17 Maret 2009. “Stempel Usia 683 Tahun Milik Kerajaan Pasai Ditemukan”, dalam http://acehlong.com. Data Diunduh pada 06 Oktober 2009.
• -------. 20 Juni 2009. “Peneliti Temukan Makam Panglima Pasai”, dalam http://www.waspada.co.id. Data Diunduh pada 06 Oktober 2009.
• -------. 21 Agustus 2009. “LePSI Kaji Naskah Surat Sultan Samudera Pasai”, dalam http://www.waspada.co.id. Data Diunduh pada 06 Oktober 2009.
• Alfian, T. Ibrahim. 1973. Kronika Pasai: Sebuah Tinjauan Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
• Ayatrohaedi. 1992. “Struktur Masyarakat Pasai”, dalam Makalah yang Disampaikan pada Diskusi mengenai Pasai dalam Sejarah, Cisarua, 25-28 September 1992.
• Azwar, Pocut Haslinda Hamid. 2009. “Sultanah Nahrasiyah”, dalam http://www.modusaceh-news.com,28 April 2009.
• Ismail, Muhammad Gade. 1997. Pasai dalam Perjalanan Sejarah: Abad ke-13 sampai Awal Abad ke 16. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
• Jones, Russell. 1999. Hikayat Raja Pasai. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbit Fajar Bakti.
• Mansoer, M.D. "Beberapa Tjatatan tentang Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Pesisir Sumatera Utara", dalam Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia. 1963. Medan: Panitia Seminar Sedjarah Masuknya Islam Ke Indonesia.
• Muljana, Slamet. 2005. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LKiS.
• Ruslan, Heri. 2009. “Samudera Pasai Khilafah Islam Nusantara”, dalam Republika, 18 Maret 2009
• Said, Mohammad, H. 1963. "Mentjari Kepastian tentang Daerah Mula dan Cara Masuknya Agama Islam ke Indonesia", dalam Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia. Medan: Panitia Seminar Sedjarah Masuknya Islam Ke Indonesia.
• _______.  1981. Aceh Sepanjang Abad (Jilid Pertama). Medan: PT Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan.
• Soeratno, Siti Chamamah. 2002. “Islamisasi sebagai Pembina Kebesaran Melayu: Analisis Kontekstual Data Islamisasi Nusantara dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai”, dalam Sunaryo Purwo Sumitro. 2002. Dari Samudera Pasai ke Yogyakarta: Persembahan Kepada Teuku Ibrahim Alfian. Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia.
• Sufi, Rusdi. “Mata Uang Kerajaan-Kerajaan Aceh”, dalam Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo. 2004. Ragam Sejarah Aceh. Banda Aceh: Badan Perpustakaan NAD.
• Sufi, Rusdi & Wibowo, Agus Budi. 2006. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
• Zainuddin, H.M. 1961. Tarikh Aceh dan Nusantara. Medan: Pustaka Iskandar Muda.
  
  
  Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2011/05/kesultanan-samudera-pasai.html

“Harga” Orang Aceh

Di mata Snouck Hurgronje, “Orang Aceh wajib disakiti dengan sesakit-sakitnya, dihina dengan sehina-hinanya dan dihancurkan hingga hilang rasa kemuliaannya.” Setelah diuji, ternyata doktrin ini selamanya gagal, jika menyakiti fisik orang Aceh.

Oleh Yusra Habib Abdul Gani (*

ORANG Aceh pantas merasa bangga, karena memiliki karakter “Superiority Complex”, yang memandang dirinya lebih mulia daripada Belanda, dengan menyebut dirinya, “Ulôntuan” yang berarti, “Aku adalah Tuan”. Penerapan sebutan ini dalam pertuturan sehari-hari mengalami proses pemèndèkan; yang apabila dipanggil, seseorang akan menyahut, “Wan”, yang akar katanya berasal dari “Ulôntuan.” Artinya, orang Aceh memandang dirinya tetap sebagai “Tuan” dihadapan siapapun juga. Namun, Karakteristik ini secara tidak langsung terbawa-bawa ke dalam strata kehidupan politik.

Di mata Snouck Hurgronje, “Superiority complex” ini disifatkannya sebagai “penyakit jiwa”, angkuh dan sombong, bukan sifat keutamaan, hingga muncul doktrin Snouck, “Orang Aceh wajib disakiti dengan sesakit-sakitnya, dihina dengan sehina-hinanya dan dihancurkan hingga hilang rasa kemuliaannya.” Setelah diuji, doktrin ini selamanya gagal, jika menyakiti fisik orang Aceh. 

  

Sebenarnya, untuk memperdaya atau mengubah mental “ke-tuan-an” Aceh menjadi “babu” atau “lamit”, ada cara yang simpatik, yakni secara perlahan-lahan, rasa “superiority complex” ini digiring, diarahkan dan dimanfaatkan, hingga tidak sadar kalau mereka diperalat sebagai “barang” dagang politik untuk kepentingan politik. Tegasnya sebagai objek politik.

Aceh pernah dipakai sebagai brand (merek), sebab dianggap punya daya pikat dan nilai jual dalam perniagaan politik lokal, nasional maupun Internasional. Nama “Aceh” berpotensi melariskan barang dagang politik kontemporer.

Dalam skala politik internasional misalnya, “Aceh” pernah dipakai sebagai brand oleh Van Sweten tahun 1874, yang berkata, “Aceh sudah kita taklukkan”, yang ternyata bisa mempengaruhi opini dunia internasional pada masa itu. Sampai-sampai Ratu dan rakyat di seluruh pelosok Belanda keluar rumah berpestapora di jalan-jalan, merayakan kemenangan, setelah menerima pengumuman Van Sweten. Walaupun realitas yang terjadi di medan perang justeru sebaliknya.

Isu “kekalahan” Aceh, ternyata mempengaruhi kebijakan British, hingga memberi hak “belligerent power” (kuasa berdagang dalam suasana perang) kepada Aceh dan pihak asing untuk berdagang di Selat Melaka. Maksud pemberian hak ini, selain untuk mendeteksi peta kekuataan Angkatan Laut Aceh, juga menguntungkan perdagangan pihak asing di Selat Melaka khususnya, seperti, Belanda, Inggris, Perancis dan USA dan di kawasan Asia Tenggara umumnya.

Dalam skala nasional, “orang Aceh” pernah dimanfaatkan Soekarno sebagai brand dagang politik untuk menyelamatkan Indonesia, di mana Tgk Hasan Krueng Kaléé, Tgk Daud Beureuéh, Tgk Djafar Sidiq Lamdjabat dan Tgk Ahmad Hasbalah Indrapuri, Teuku Njak Arif dan Tuanku Mahmud dibujuk untuk mengeluarkan Maklumat Ulama Seluruh Aceh, tanggal 5 Oktober 1945, yang menyebut, “...Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia di bawah pimpinan dari yang maha Pemimpin kita Ir Soekarno. Perjuangan ini adalah perjuangan suci yang disebut “Perang Sabil”.

Kalimat “maha Pemimpin” dan “Perang Sabil” adalah brand politik made-in Aceh, untuk mempengaruhi orang Aceh melihat figur Soekarno, hingga rela terseret dalam perang Surabaya dan Bandung Lautan Api. Padahal, nasib masa depan Aceh ketika itu tidak menentu. Brand politik ini menciptakan Soekarno sangat populer. Jadi tak heran, kalau dalam kunjungan Soekarno ke Aceh tahun 1948; sekembalinya ke Jawa membawa 10 koper berisi tekstil, setengah kilogram emas dan sejumlah jam tangan berlapis emas, padahal sewaktu berangkat dari Yogyakarta ia hanya membawa sebuah koper saja, bahkan baju jasnya dijahitkan oleh Bantasyam, seorang penjahit di Bireuën.

Diakui, kalau sebutan “Pemimpin Besar Revolusi” kepada Sukarno telah dicabut melalui Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966; melucuti semua sebutan, seperti: “Paduka Yang Mulia” (P.Y.M.), “Yang Mulia” (Y.M.), “Paduka Tuan” (P.T.) diganti dengan sebutan “Bapak/Ibu” atau “Saudara/Saudari” melalui Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966, bahkan mencabut semua atribut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, lewat Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. 

Anèhnya, sebutan “maha pemimpin” yang tertera dalam Maklumat Ulama Seluruh Aceh, sampai hari ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang mencabutnya. Berarti, secara politik dan yuridis formal, sebutan “maha Pemimpin” made-in Aceh itu masih sah berlaku. Mengapa? Beginilah mahalnya brand Aceh dalam perdagangan politik Indonesia kemaren, hari ini dan esok.

Bukan hanya itu, pencetus idé supaya Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup keluar dari mulut Ali Hasymi, Gubernur Aceh (periode 1957-1964). Ide tersebut mendapat sambutan dari kalangan politisi. Sehingga ide itu kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang: Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Kemujaraban brand Aceh, telah memansukhkan pasal 5, UUD-1945 (sebelum amandemen yang tertera dalam pasal 7) tahun 1999, 2000,201 dan 2002, tentang: ketentuan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam memori penjelasan TAP-MPRS ini disebut: “... mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup semata-mata untuk menghidupkan dan memperkaya preceden dalam ketata-negaraan Indonesia...” Soekarno tidak menolak, kendatipun rumusan ini berlawanan dengan UUD-1945. Soal kemudian, TAP-MPRS ini dimansukhkan, itu soal lain. Yang pasti, ucapan orang Aceh, bukan saja dijadikan “barang” dagang politik, tetapi laku dipakai untuk melakukan perbuatan makar terhadap konstitusi.

Selanjutnya, di tahun 1987, saat Bustanul Arifin (Ketua Bulog ketika itu) bertanya kepada Tengku Daud Beureuéh yang tengah dalam keadaan koma: “Apakah Tengku merestui Golkar menang di Aceh?”. Wartawan bertanya: “apa renpons Tengku?” “Tengku merestui,” Jawab Bustanil. “Suara asing” ini dipasarkan untuk memenangkan Golkar di Aceh ketika itu.

Dalam situasi dan isu yang berbeda; Tengku Hasan. M di Tiro yang sedang dalam keadaan koma sempat menitip pesan: “Jaga perdamaian Aceh” kepada Malik Mahmud. Demikian pengakuan Malik Mahmud kepada wartawan. [Sumber: Acehkita].

Sekarang, figur Aceh yang layak jual sudah kosong. Kadar kemampuan ulama, politisi, tokoh masyarakat dan cendekiawan Aceh saat ini berada di bawah standard. Orang Aceh hampir sepenuhnya berubah dari mental “Tuan” menjadi “babu” politik. Oleh sebab itu, “permintaan maaf” sepihak dari Wiranto kepada orang Aceh (06/08/1998) di Lhôkseumawé dan berhasilnya MoU Helsinki ditanda tangani atas inisiatif Jusuf Kalla, terpaksa dipakai oleh pasangan JK-Wiranto sebagai “barang” dagang politik dalam pesta demokrasi di Indonesia. SBY juga dianggap berjasa dalam isu Helsinki. Padahal, kalau mau jujur, tangan siapa (calon Pres-Wapres RI) yang tidak kotor di Aceh? Namun, orang Aceh tetap antusias memenangkan SBY dengan mengantongi 93% suara di Aceh.

Dari sudut politik, orang Aceh bukan tuan politik. Padahal tuan politik ialah orang yang mampu menempatkan diri sebagai subjek, bukan objek kekuasaan dan bencana yang paling dahsyat dalam peradaban manusia terjadi, ketika predikat “superiority complex” -nilai-nilai ke-Aceh-an- dilucuti dan diremukkan oleh suatu kekuatan yang tidak pernah terpikir sebelumnya. 
* Penulis adalah Dikrektur Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark

Di Kutip dari Harian Serambi Indonesia 19 Agustus 2010.

“Wahai Garuda Turunlah!”

PRESIDEN Soekarno tiba di Aceh, lalu singgah di Kutaraja untuk memohon pengertian rakyat Aceh: betapa negeri yang baru merdeka ini sangat membutuhkan kesetiaan rakyat, modal pengusaha, dan doa ulama. Bagi republik yang masih mencari format kenegaraan dan ketatanegaraan, di usia yang belia, tempo dulu, proaktif dan partisipatif daerah dituntut lebih.

Lantaran sedang merancang dan mencoba bentuk ketatanegaraan, wajar rasanya jika wilayah Aceh semula sempat bersama dalam satu provinsi dengan Sumatera, di bawah Gubernur Mr T Muhammad Hasan, kemudian terpilah-pilah dan tergabung kembali dengan beberapa wilayah lain.

Beberapa kali Aceh dipisah lagi dalam keresidenan, bersama wilayah tetangga seperti bersama Sumatera Timur dan Tapanuli. Saat Aceh dalam keresidenan, pernah Teuku Nyak Arief dan Teuku Daud Syah pernah menjadi residen yang berpusat di Kutaraja. Aceh juga pernah dipimpin oleh Tgk Muhammad Daud Beureueh--Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo--dalam format provinsi.

Nah, tatkala Abu Beureueh didengar dan ditaati rakyat--alasan klasik, karena karismanya--di sebelah selatan Masjid Raya Baiturrahman itu, Presiden Soekarno, dengan jas hitam, kacamata gelap, dan berpeci nasional itu, berdialog dengan elemen masyarakat, unsur ulama, dan saudagar kita. Tentu juga dengan ribuan rakyat Aceh yang dibilang heroik. Kisahnya terurai haru di buku sejarawan: beberapa bulan sebelum peringatan dirgahayu empat tahun kemerdekaan RI, Agustus 1949.

Peristiwa kesetiaan orang Aceh dengan republik yang amat penting di kala genting itu, berlangsung di Atjeh Hotel--sekitar 10 tahun lalu sudah terbakar (atau dibakar?). Konon di pertapakannya akan dibangun hotel (Novotel Hotel Aceh) bertaraf internasional. Namun sudah bilangan tahun, baru ada pancangan “angker”, yang usai tsunami telah dicat berwarna-warni. Di sana juga seniman akrab melantunkan puisi. Kalau ada keramaian, pameran, dan nyanyian di Taman Sari, bekas pertapakan Hotel Aceh dijadikan area parkir oleh Pemkot Banda Aceh, atau oleh “preman gampong” sekitar.

Hotel Aceh di Jalan Mohammad Jam itu, berdiri persis pada jarak hampir seratus meter dari tempat putrinya, Megawati Soekarno Putri, dengan kerudung cantik--usai shalat dua rakaat--juga sukses berpidato dan berjanji di hadapan ribuan rakyat Aceh, pada suatu siang 8 September 2001, dari halaman Masjid Raya Baiturrahman.

Kalau dua pertiga abad yang lalu, ayahnya dan rakyat Aceh mencetuskan pembelian Dakota, lalu 10 tahun yang silam, Megawati berpidato di Masjid Raya Baiturrahman tentang jasa orang Aceh (juga soal pesawat awal kemerdekaan), maka 26 September enam tahun silam, kembali bersama Pemda Aceh di Blang Bintang, dalam hujan deras, lagi-lagi putri Bung Karno itu meresmikan “sayap-sayap Seulawah NAD” untuk “mengepak” kembali. Ini juga sebait nostalgia indah yang aduhai, di awal era otonomi, yang ternyata jadi kisah kelam kembali, karena “sayap Seulawah” patah lagi, patah pate, bersama kasus-kasus korupsi, dan bagi generasi Aceh, ini kegelapan atas kegelapan.

Maskapai Garuda Indonesia saat ini

Terus, dari lobi Hotel Aceh yang melegenda itu, pesawat udara Seulawah (Pioner Garuda Indonesian Airways) dicatat kisahnya. Untuk ini, salah satu tokoh Aceh--Tgk Mansoer Ismail, Sekretaris Abu Daud Beureueh--yang sempat melihat langkah dan air mata Soekarno merekam untuk kita. “Terakhir ia menumpahkan air mata buayanya untuk memperdaya tokoh masyarakat dan ulama,” kenang Abu Mansoer Ismail di Beureunuen dalam usia rentanya, tanpa tunjangan pensiunan itu, pada Munawardi Ismail, seorang wartawan yang sekampung dengannya.

Dan ternyata proyek Seulawah RI-001--cikal bakal GIA yang repliknya ada di Blang Padang--itu cuma satu yang dapat terbeli. “Satu unit lagi entah di mana rimbanya,” gugat Abu Mansoer agak sesal, pada “cucu”nya itu.

Dalam pertemuan di Hotel Aceh itu, antara Presiden beserta rombongan berdialog dengan GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh). Dia setelah membicarakan situasi negara yang genting, juga saat itu mengusulkan dan meminta pihak GASIDA kiranya sanggup menyediakan sebuah pesawat terbang Dakota yang seharga sekitar M$ 120 (dolar Malaya) atau kira-kira 25 kg emas.

Aneh sekali, menjelang akhir pertemuan itu, Presiden mengatakan tidak mau makan sebelum mendengar jawaban dari para pengusaha, sanggup atau tidak. Atas usul tersebut, Ketua GASIDA, M Djuned Yusuf, Haji Zainuddin dan sesepuh lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, mengisyaratkan pada pada T Muhammad Ali Panglima Polem (sebagai jubir) bahwa menerima usul Presiden. Lalu Sang Presiden yang pertama RI itupun mau makan--maaf, kayak anak-anak yang diiming-iming hadiah, sebelum makan saja.

Belakangan GASIDA membentuk suatu panitia, yang diketuai T M Ali Panglima Polem sendiri. Berdasarkan pembicaraan dengan Residen Aceh, kemudian diputuskan akan membeli dua pesawat terbang Dakota. Satu atas nama GASIDA dan yang satu lagi atas nama seluruh rakyat Aceh. Upaya mengumpulkan dana dan emas, menurut Abu Mansoer (lahir di Jangka Buya Ulee Gle, 1902) oleh Abu Beureueh meminta Abu Daoed (staf wakil kepala keuangan kantor gubernur militer), Mansoer Ismail, dan T H Husen Samalanga (pegawai kantor gubernur militer) untuk meminta bantuan dari saudagar dan pedagang emas.

Kedua pesawat yang dibeli dengan uang rakyat itu masing-masing diberi nama Seulawah I dan Seulawah II. Rute semula pesawat ke luar negeri, yakni Ranggoon (Birma) dan India. Soal siapa yang duluan membeli pesawat Dakota ini, tim lain dari residen lain, mungkin belum berhasil membeli seperti yang dilakukan rakyat Aceh.

Padahal selain dana S$ 500 ribu, rakyat Aceh juga menyumbang dalam bentuk hewan (kerbau) untuk perjuangan di ibukota Yogyakarta waktu itu. Kelak, atas sumbangan rakyat Aceh berupa uang dan emas, pemerintah di Yogyakarta, khususnya KSU-AURI (Kepala Staf Angkatan Udara RI) mengucapkan terima kasih, thank you. Telegram juga diterima dari AURI Komandemen Udara di Bukit Tinggi, pada Agustus 1948. T M Ali Panglima Polem selaku Ketua Panitia, menerima sebuah surat dari sana, karena kebetulan Presiden juga sempat ke Sumatera Barat itu.

Seorang keturunan T M Ali Panglima Polem, T Zainal Arifin di Banda Aceh, beberapa hari yang lalu, dalam Droe Keu Droe (Serambi Indonesia) juga membenarkan kita bahwa T M Ali Panglima Polem sebagai Ketua Panitia saat itu, dan dengan tegas memohon Menteri BUMN “kap igoe”, demi harkat dan marwah Aceh, di tengah ambisi Garuda menjual sahamnya.

Akhirnya, hari ini, kita mengharap itikad baik manajemen Garuda untuk--mengutip kata-kata Bung Karno--jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah), sebelum orang Aceh marah dan geram padanya. Turunlah, menunduklah, rendah hatilah pada “kakakmu” Seulawah, pada jasa orang Aceh, yang “melahirkanmu”.

Hari ini, sambil mendengar bisingan pesawat Garuda di langit Aceh, anak cucu kita, siswa dan mahasiswa yang membaca sejarah, atau melihat replikanya di Blang Padang Indonesian Airways, mungkin bertanya kembali;

Setelah Seulawah Aceh milik Pemda “jatuh”; di tengah penjualan saham milik Garuda ke pihak asing--tanpa deviden (pembagian hak) apa pun buat Aceh; bagaimana lagi cara kita mengenang pesawat Seulawah, karena “kepak-kepak sayap” yang sudah patah, patah pate; kalau bukan meminta sambil menengadah ke atas pada “burung besi”; Garuda, turunlah!

Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2011/05/wahai-garuda-turunlah-rendah-hatilah.html

Surat Kerajaan Aceh Akui Kedaulatan Belanda

                          Abdul Hamid, diutus oleh Sultan Alauddin Al Mukamil, Diplomat Pertama Asia Asal Aceh Meninggal di Belanda

SATU lagi sejarah hubungan Aceh dengan Belanda yang harus tetap diingat, di samping catatan lain yang menyebutkan bahwa Belanda itu gemilang karena Aceh mulanya. Belanda sengaja mencari celah berdagang ke Aceh, karena mereka paham benar hasil alam Aceh yang melimpah-ruah. Atas kesadaran itulah, Belanda mengadakan kerja sama dengan Aceh.

Belanda juga pernah membuat pengakuan bahwa;

“Meski ditanam bom pada setiap helai daun rumput di tanah Aceh, niscaya Aceh tetap takkan habis.” 

Kekaguman Belanda ini tertera dalam karangan H.C. Zentgraaf, jurnalis Belanda yang banyak menulis tentang Aceh.

Tanggal 1 September, merupakan hari penting bagi Aceh-Belanda. Hari dengan tanggal yang sama dengan hari ini, tepatnya 1 September 1602 silam, Laksamana Sri Muhammad dan Mir Hasan dari Kerjaan Aceh memberikan surat dan dokumen kerja sama Aceh-Belanda kepada Pangeran Mauritz. Pangeran Mauritz adalah pemegang tampuk kekuasaan Belanda pada Dinasti Orange.

Kerja sama tersebut disambut baik oleh Belanda, karena Mauritz yakin dilomasi dan kerja sama dengan Aceh akan dapat mengimbangi dominasi Portugis di Belanda. Sebelumnya, Belanda terjepit oleh penguasaan dagang Portugis dan Spanyol yang mampu mengontrol jalur laut mulai Giblaltar, Samudera Atlantik, hingga Samudera Hindia.

Kerja sama Aceh dan Belanda itu juga atas permintaan negeri Kincir Angin tersebut. Pangeran Mauritz sengaja mengirimkan utusan ke Aceh, yang tiba pada 25 Agustus 1601. Utusan tersebut membawa surat permohonan kerja sama Belanda untuk Aceh. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Pangeran Mauritz di Den Haag, tertanggal 11 Desember 1600.

Dalam surat bujukan kerja sama itu, Belanda mencoba “merayu” Aceh dengan mengatakan bahwa Portugis telah menjajah Aceh dan Belanda siap bekerja sama dengan Aceh. Tanpa berburuk sangka, Aceh lantas mengirimkan utusan ke Belanda, di bawah pimpinan Abdul Hamid, yang kemudian meninggal di Belanda.

Karena meninggalnya pimpinan utusan Kerajaan Aceh itu, Laksamana Sri Muhammad turun tangan langsung menyerahkan berkas dan dokumen sebagai bukti kerja sama Aceh-Belanda. Dengan surat kerja sama ini pula, Aceh secara de facto dan de jure mengakui kemerdekaan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Mauritz dari Dinasti Orange van Nassau.

Dari catatan sejarah ini dapat dipastikan Kerajaan Aceh adalah yang pertama dari seluruh negara di dunia mengakui Belanda sebagai sebuah negara, yang memiliki wilayah dan kekuasaan. Sebelumnya, Belanda merupakan jajahan Spanyol.

Pengakuan ini pula awal kerja sama Aceh dengan Belanda. Namun, dalam perjalanan sejarah, Belanda mengkianati perjanjian diplomatik tersebut dengan mengeluarkan maklumat “PERANG” terhadap Aceh pada 26 Maret 1873.

Sejarah pula yang membuktikan bahwa Aceh tidak pernah takut dan takluk oleh kaphe Beulanda (Kafir Belanda). Negara kincir angin itu akhirnya meninggalkan Aceh setelah membuat pengakuan bahwa Aceh adalah negara yang berdaulat. Artinya, Aceh terlebih dulu berdaulat ketimbang Belanda.

Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2012/09/surat-kerajaan-aceh-akui-kedaulatan.html

Kisah Kasih Aceh untuk Republik

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia di proklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno - Hatta. Pernyataan kemerdekaan itu tidak langsung diterima baik oleh semua pihak, terutama pihak Belanda yang dengan gigih berusaha untuk kembali menguasai seluruh kepulauan Indonesia. Pertentangan pihak Belanda dengan Indonesia sampai menjelang tahun 1950. mereka menjalankan politik adu domba dan pecah belah diantara rakyat Indonesia dengan maksud dapat menduduki kembali seluruh kepulauan Indonesia.

Dalam upaya menjajah Indonesia kembali, Belanda menyiarkan berita-berita melalui surat kabar dan radio, bahwa kedatangan mereka ke Indonesia bukan untuk berperang dan menjajah, tetapi menjaga keamanan yang diakibatkan oleh perang Dunia II. Selain melalui siaran propaganda, pihak Belanda juga melakukan dua kali agresi bersenjata terhadap Indonesia, yaitu agresi pertama tahun 1947 dan kedua tahun 1948. Akibat serangan itu dalam waktu relatif singkat hampir seluruh wilayah Indonesia dapat mereka duduki kembali.

Daerah yang belum mereka kuasai satu-satunya adalah Aceh, sehingga Republik Indonesia yang berusia muda itu masih mempunyai modal yang sangat kuat untuk mempertahankan kedaulatan kemerdekaannya. Belanda berkali-kali berusaha menghancurkan perlawanan rakyat Indonesia di daerah Aceh dengan pendaratan pasukannya yang selalu dapat digagalkan.

Pasukan marinir Belanda juga selalu berusaha melakukan percobaan pendaratan pada tempat-tempat strategis dan pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai Aceh, seperti Ulee Lheue, Ujong Batee, Krueng Raya, Sigli, Ulee Kareueng,Lhoksumawe, Langsa, Meulaboh, Tapak Tuan dan lain-lain. Armada-armada perang Belanda yang sering beroperasi pada waktu itu, antara lain Jan Van Bukker, Ban Jan Van Gallaen.

Oleh karena kuatnya pertahanan pantai yang dilengkapi dengan meriam-meriam pantai hasil rampasan dari tentara Jepang serta dilandasi pula oleh semangat rakyat yang bergelora, maka wilayah Aceh terus dapat dipertahankan kemerdekaannya dengan selalu mengagalkan rencana pendaratan Belanda. Untuk mengetahui situasi di darat, Belanda sering menangkap para nelayan dengan menyeret mereka ke kapal. Rencana Belanda untuk menduduki daerah Aceh tidak pernah terlaksana sampai saat mereka mengakui kemerdekaan Indonesia pada akhir tahun 1949.

Setia meski selalu di khianati

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Aceh pasukan angkatan perangAceh tidak hanya berjuang di Aceh saja akan tetapi juga terus-menerus dikirim ke Medan atau pun ke tempat-tempat lain di Sumatera Timur (sekarang: Sumatera Utara). Di sana pasukan Aceh berjuang di Medan Area dan berbagai medan pertumpuran yang hendak dicaplok musuh. Menghadapi tentara Belanda yang bersenjata mutakhir, panglima tentara RI Mayor Jenderal R. Suharjo Harjowardoyo menumpahkan harapan besar kepada pasukan Aceh.

Pertempuran medan Area

Dalam sebuah telegramnya, panglima meminta kepada pemimpin rakyat Acehsupaya menyediakan terus kekuatan dari Aceh ke Medan. Pengembalian kota Medan terletak di tangan saudara-saudara segenap penduduk Aceh. Akibat agresi pertama Belanda ini menyebabkan negara republik Indonesia dihadapkan kepada suatu tantangan besar.

Dalam situasi yang krisis itu wakil Presiden Muhammad Hatta mengangkat Tgk. Muhammad Daud Breu-eh menjadi gubernur militer untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Jenderal Mayor. Akibat agresi Belanda pertama banyak pasukan dan rakyat Sumatera Timur mengungsi ke Aceh yang masih aman dari tekanan pihak Belanda.

Pada masa Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh menjadi Gubernur Militer Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo; terjadilah agresi Belanda kedua. Pada hari pertama agresi tersebut tanggal 19 Desember 1948 Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta dapat di duduki oleh Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Prsiden Muhammad Hatta beserta beberapa menteri dan beberapa tokoh lainnya dapat ditawan oleh Belanda. Tanggal 19 Desember 1948 pemerintah memberikan kuasa kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan PDRI, sedangkan di Jawa dibentuk Komisariat Pemerintahan yang terdiri dari Mr. Sukiman. Mr. Susanto Tirtiprodjo.

Dengan agresi Belanda yang kedua dapat dilakatakan, bahwa hampir seluruh wilayah di Sumatera telah berada di bawah kekuasaan Belanda. Satu-satunya daerah yang masih utuh belum dimasuki Belanda adalah Daerah Aceh. Untuk menghadapi kekuatan Belanda di Sumatera Timur(Sumatera Utara) dan didasarkan kepada pertimbangan, bahwa lebih baik pasukan Aceh menyerang Belanda dari pada bertahan di Aceh, Laskar berjumlah 60 orang yang diperbantukan pada batalion TRI Devisi juga dikirimkan ke kesatuan laskar Aceh dari Devisi Tgk. Chik Di Tiro, Divisi Direncong, Devisi Tgk. Chik Paya Bakong dan Tentara Pelajar.

Oleh karena semakin hari semakin banyak yang datang ke Medan Area, maka terpaksa dibentuk suatu badan koordinasi yang disebut dengan RIMA (Resimen Istimewa Medan Area) yang terdiri dari 4 batalion yaitu batalion Wiji Alfisah, batalion Altileri Devisi Rencong, Devisi Tgk. Chik Di Tiro, dan Devisi Tgk. Chik Paya Bakong.

Tugas pertama dari pasukan tersebut adalah untuk merebut kembali daerah yang diduduki Belanda. Namun hal ini kurang berhasil karena kurang terkoordinirnya pasukan bersenjata Republik Indonesia, bahkan sering terjadi pasukan komando itu tidak dapat menjalin kerjasama, sehingga tidak dapat menggerakkan suatu serangan yang serentak terhadap Belanda. Walaupun tugas utamanya tidak berhasil, namun untuk menghalau gerak maju pasukan Belanda ke Aceh cukup berhasil. Ini dapat dilihat karena tidak ada satu daerah pun di Aceh dapat di duduki kembali oleh Belanda.

Sumbangan Rakyat Aceh

Daerah Aceh merupakan daerah yang tidak pernah dikuasai oleh musuh dan merupakan modal utama Republik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaannya. Pernyataan ini didukung kenyataan, bahwa satu-satunya daerah dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu itu yang tidak pernah diduduki oleh Belanda adalah daerah Aceh. Hal ini pulalah yang dijadikan modal utama utusan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KBM) di Den Haag itu, bahwa Republik Indonesia masih memiliki wilayah bebas penguasaan Belanda.

Selain itu ucapan Presiden diatas berhubungan dengan berbagai sumbangan yang telah diberikan rakyat Aceh kepada perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, seperti sumbangan sebuah pesawat.

Mengenai antusias rakyat Aceh dalam membantu pembelian pesawat udara ini di ceritakan oleh beberapa informan, bahwa rakyat begitu rela pintu rumah mereka digedor di waktu malam hari untuk menyumbangi sebagian dari emas atau barang lainnya demi untuk negara. Pesawat yang dibeli dengan sumbangan rakyat Aceh ini diberi nama “Seulawah” yaitu nama sebuah gunung yang terdapat di perbatasan Aceh Besar dan Kabupaten Pidie, dan pesawat ini diberi nimor RI-001.

Bahwa uang yang disumbangkan rakyat Aceh untuk membeli pesawat udara jenisDakota tersebut cukup untuk dua pesawat. Namun sebuah diantaranya masih merupakan teka-teki, karena menurut kenyataan yang ada hanya sebuah pesawat (RI-001). Menurut A. Hasjmy, bahwa penyelewengan ini dilakukan di Singapura, tetapi pelakunya belum diketahui. Namun sebuah sumber lain menyebutkan bahwa pesawat yang satu lagi telah dihadiahkan kepada pemerintah Birma, sebagai tanda terima kasih atas semua fasilitas yang diberikan perwakilan Garuda beroperasi di Birma.

Pada mulanya pesawat ini merupakan jajaran dalam angkatan udara Republik Indonesia dan rute luar negeri, yaitu Birma dan Calkutta. Sedangkan fungsinya didalam negeri selain dapat menjembatani pulau Sumatera dan Jawa; juga untuk menerobos blokade Belanda menerbangkan tokoh-tokoh politik bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 Januari 1949 RI-001 menjadi pesawat komersil yang dicarter oleh Indonesia Airways, yang kemudian dikenal denganGaruda Indonesia Airways. Adapun menagernya yang pertama adalah Wiweko Supeno.

Selain telah menyumbang pesawat udara untuk kepentingan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, rakyat Aceh juga menyumbang kepada pemerintah Republik Indonesia berupa senjata,makanan, pakaian dan lain-lain untuk membantu perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Timur. Pada tahun 1948 rakyat Aceh telah mengirimkan ke daerah Medan Area sebanyak 72 ekor kerbau.[20]

Peranan Radio Rimba Raya

Salah satu modal perjuangan Bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan adalah alat komunikasi, yaitu Radio Rimba Raya.  Sejak masa awal perang kemerdekaan 1946 daerah Aceh telah memiliki sebuah pemancar radio yang ditempatkan di Kutaraja. Dan dalam perkembangan selanjutnya dalam tahun1947 ditambah sebuah pemancar lagi yang ditempatkan di Aceh Tengah dan dikenal dengan nama Radio Rimba Raya.

Kedua pemancar ini telah memegang peranan cukup besar pada masa perang kemerdekaan, sehingga sarana ini dapat dikatakan Modal Perjuangan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Mengenai Radio Republik Indonisia Kutaraja, pertama kali mengumandang di udara pada tanggal 11 Mei 1947 dengan kekuatan 25 watt melalui gelombang 68 meter. Jangkauan siarannya hanya sekitar Kutaraja, namun dalam perkembangannya tahun 1947 radio ini berhasil di kembangkan menjadi 100 watt, yang jangkauan siarannya sampai ke kota Medan dan Bukti Tinggi. Selanjutnya pada bulan April 1948 radio ini di kembangkan lagi hingga menjadi 325 watt dan mengudara melalui gelombang 33,5 meter dan penyiarannya sudah dapat di tangkap di luar negeri.

Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bersidang membicarakan masalah pertikaian antara Republik Indonesia dengan Belanda, Radio Republik Indonesia Kuta Raja ini berulang-ulang mengadakan siaran dengan menyiarkan hasrat/keinginan dan tekad bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Mengenai Radio Rimba Raya berbeda dengan Radio Republik Indonesia Kutaraja. Pemancar Radio Rimba Raya ini mempunyai kekuatan cukup besar yaitu 1 kilowatt yang dikelola oleh Devisi X TNI yang dipimpin Mayor John Lie.

Pemancar ini pertama sekali dipasang di Krueng Simpo sekitar 20 km dari kota Bireuen, kemudian atas perintah Gubernur Militer radio ini dipindahkan ke Cot Gu (Kutaraja). Lalu dipindahkan lagi ke Aceh Tengah karena para pemimpin memperkirakan, bahwa pada gilirannya Belanda akan menyerbu ke Aceh. Radio ini di tempatkan di sebuah gunung yang dikenal dengan Burmi Bius yang letaknya 10 km dibagian barat kota Takengon.

Dalam waktu singkat sesuai dengan suasana yang mencekam dan kebutuhan mendesak, pemancar Radio Rimba Raya selesai di bangun yang dikerjakan oleh W. Schultz seorang warga negara RI keturunan Indonesia-Jerman bersama rekannya. Maka semenjak itulah ketika pemancar-pemancar utama di berbagai kota tidak mengudara lagi; karena dikuasai Belanda, maka Radio Rimba Rayamengisi kekosongan ini dengan hasil yang baik sekali.

Ketika radio Batavia dan Radio Hilversum memberitakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi, karena setelah Yogyakarta dapat direbut disusul pula dengan jatuhnya daerah-daerah kekuasaan Republik Indenesia lainnya,Radio Rimba Raya membantah dengan tegas, yang menandaskan; 

“Bahwa Republik Indonesia masih ada, Tentara Republik Indonesia masih ada, Pemerintah Republik Indonesia masih ada, dan wilayah Republik Indonesia masih ada. Dan disini, adalah Aceh...” 

Demikian siaran radio tersebut, Siaran Radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu, menampilkan lima bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu dan Arab. Berita ini dikutip oleh All India Radio; kemudian menyiarkan lagi, sehingga dunia pun mengetahui kebohongan Belanda.

Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa “Aceh adalah nafas terakhir Indonesia”. Dan kita tidak berani mengatakan bahwa kalau tidak ada Aceh saat itu mungkin “Indonesia telah tamat riwayatnya”.

Aceh pula pemompa darah dan mendenyutkan semangat jihad perang kemerdekaan dengan segala sumbangsihnya hingga negeri ini tetap berdiri tegak sampai saat ini. Aceh pula modal utama perjuangan kemerdekaan Republik ini, yang tidak pernah dikuasai oleh musuh dan masih utuh sepenuhnya.

Aceh juga daerah yang selalu menyumbang atau selalu memberi segala bantuan yang di butuhkan Republik Indonesia tanpa pamrih; baik berupa senjata, makanan, dan pakaian untuk membantu perjuangan di daerah lain dalam menegakkan kemerdekaan. Unsur Islam yakni semangat jihad fisabilillah atau Perang di “Jalan Allah” sangat berperan dalam perang kemerdekaan Indonesia di Aceh. 

Hikayat Prang Sabi (Perang Sabil) yang mendorong rakyat Aceh melawan Belanda pada zaman penjajahan, juga kembali bergema pada era perang kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, atas segala bentuk sumbangsih kebaikan Rakyat Aceh untuk Republik ini, Pantaskan rakyat Aceh selama ini menderita...? Wallahu'alambishawab....

Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2012/07/kisah-kasih-aceh-untuk-republik.html

Hasan Tiro “Ganteng” Karena Sejarahnya

Oleh Mariska Lubis (*

Tepat seperti yang sudah saya duga, almarhum Hasan Tiro yang luar biasa gantengnya itu, pasti menjadi ganteng karena sejarah dan menulis. Tidak mungkin beliau dapat menjadi seorang Aceh sejati, sangat mencintai Aceh, dan setia pada perjuangannya untuk Aceh bila beliau tidak mengenal Aceh dengan baik lewat sejarah yang dipelajarinya. Tidak mungkin juga beliau dapat bertahan sekian lama dan memiliki pemikiran yang sangat jenius dan luar biasa, bila beliau tidak selalu mengasah pikirannya lewat menulis.

Senang sekali hati ini mendapat kesempatan bertemu dengan Bapak Dr. Zaini Abdullah untuk mendengarkan banyak kisah dan cerita serta pelajaran berharga. Saya dan Gen-K ingin bertemu dengan beliau, selain untuk silaturahmi, juga sekaligus ingin mendengarkan langsung dari seorang pejuang Aceh yang sangat dihormati, tentang apa dan siapa Aceh, GAM, dan Hasan Tiro. Tentunya tidak sembarang orang mampu untuk menjawabnya dengan benar karena terlalu banyak pembenaran di luar sana sehingga sulit membedakan mana yang sebenarnya.

Saya sangat menyesal sekali karena tak dapat berbahasa Aceh padahal, Dr. Zaini sangat dengan bahasa Aceh. Saya yakin, meski tak mengerti bahasa Aceh, namun dari caranya bertutur dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh yang digunakannya berkelas diplomat. Tidak pernah sekalipun beliau tidak mampu memberikan jawaban dan selalu positif. Selalu mampu menempatkan dirinya dengan baik, menggunakan intonasi yang lembut, dan kata-kata yang digunakan pun ditata dengan sebaik mungkin. Bagi saya, itu saja sudah menunjukkan "kelasnya" tersendiri.

Meskipun banyak yang menilai bahwa para pejuang Aceh yang sekarang berada di Partai Aceh sangatlah tertutup, namun bagi saya itu menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Ekslusifitas kaum elite memang seharusnya tidak sembarangan bicara. Segala sesuatunya harus sesuai dengan posisi, waktu, dan tempatnya. Jika obral sana obral sini, meskipun tampaknya lebih dekat dengan masyarakat, namun kecenderungannya lebih kepada eksistensi dan pengakuan, bahkan pembodohan. Toh, mereka yang benar tak perlu harus menjdi difensif dan ofensif dengan membuat pembenaran-pembenaran agar dipercaya dan diakui.

Mereka yang menjunjung tinggi kebenaran dan yakin pada kebenaran pasti akan membela mereka yang benar. Lain lagi kalau urusan "peng", itu, sih tergantung ke mana angin membawa banyak uang untuk kantong pribadi. Olah-olah kecil, sedang, dan besar untuk urusan seperti ini, biasa terjadi. Maklum, banyak yang merasa dan mengaku ekslusif dan elite namun sesungguhnya tak ada apa-apanya, sehingga nyaringlah bunyinya, ya?!

Di sisi lain, saya sangat menganjurkan agar ke depannya, Partai Aceh dan para pejuang Aceh serta semua yang benar-benar Aceh sejati, hendaknya lebih membuka diri untuk urusan arsip dan sejarah. Adalah hak dan kewajiban bagi generasi muda Aceh untuk mengetahui yang sebenar-benarnya tentang Aceh, para pahlawannya, dan para pejuangnya dari semua bidang yang membuat Aceh berhasil dan berjaya. Sudah terlalu lama semua ini ditutupi dan diputar balik, sehingga Aceh seperti sudah tidak mengenal dirinya sendiri. Sudah terlalu banyak yang merasa lebih bangga dengan menjadi yang lain, tidak memiliki rasa hormat dan harga diri, sangat mudah goyah dan terus saling menjatuhkan karena tidak memiliki jati diri yang kuat, dan bahkan sama sekali tidak memiliki hati dan cinta untuk Aceh-nya sendiri.

Banyak alasan bisa dibuat untuk dijadikan alasan, apalagi bila terus membandingkannya dengan bangsa dan negara lain, tetapi siapakah yang telah membuat semua ini bisa terjadi? Bila pun memang terjadi pembodohan dan pemutarbalikkan fakta dan sejarah, kenapa sampai ada orang Aceh sendiri yang tega melakukannya?! Tidak mungkin nasional ataupun asing mampu melakukannya bila tidak memiliki kaki tangan yang kuat di Aceh sendiri. Untung saya bukan orang Aceh, saya bisa lebih keras dalam bersikap terhadap para penghianat ini. Lebih baik hilang satu dan sekelompok daripada lebih dari empat juta masyarakat Aceh menjadi korban. Siapapun yang melakukannya, sama sekali tidak patut untuk dihormati, perbuatannya pun sudah sangat tidak terhormat, kok! Jahat!!!

Jika tidak dilakukan pembenahan sesegera mungkin, maka sulit bagi Aceh untuk dapat kembali berjaya. Sudah terlalu lama Aceh "hilang" dan kapan lagi mau bangkit?! Masa yang lalu biarlah berlalu namun hendaknya tidak pernah dilupakan begitu saja. Jadikan pelajaran berharga dan fokuslah dengan masa yang akan datang. Prioritas tetap utama, kebenaran adalah mutlak, dan idealisme haruslah dipegang teguh dan tanpa kompromi. Perjuangan Hasan Tiro sendiri pun karena melawan dusta dan kebohongan, kebenaranlah yang menjadi keyakinan dan pegangannya, sehingga idealismenya pun tak akan pernah goyah sedikit pun. Begitulah yang saya tangkap tentang perjuangan seorang Hasan Tiro dari yang diceritakan oleh Dr. Zaini Abdullah. Keren banget, ya!

Tentunya semua disesuaikan dengan posisi, waktu, dan tempat serta keadaan sekarang ini. Sekarang, kan, Aceh sudah damai, maka tentunya itu dulu yang diutamakan. Perang terus juga tidak akan berbuah apa-apa selain dendam, duka, dan derita. Sebuah bangsa yang dipenuhi dengan damai adalah bangsa yang merdeka. Bahagia itupun akan senantiasa membuahkan keindahan yang abadi.

Arsip, sejarah, dan menulis tentang apa yang benar akan membantu mempercepat perbaikan keadaan. Seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Zaini, bahwa ketekunan Almarhum Hasan Tiro di dalam mengumpulkan arsip serta dokumentasi sejarah Aceh, dan kerja kerasnya di dalam berpikir dan menulis, membuat beliau menjadi pribadi yang sangat hebat. Boleh saya katakan, pemikiran Hasan Tiro adalah salah satu yang terbaik di Indonesia dan di dunia. Oleh karena itulah, saya jatuh cinta pada beliau.

Dari kesimpulan setelah mempelajari Aceh sejak tahun 1993, yang seringkali saya uraikan dalam tulisan, saya berani mengatakan bahwa bukan perjuangan fisik dan materilah yang telah memenangkan Aceh, namun kehebatan pemikiran yang menghasilkan strategi dan juga hasil-hasil karya ilmiah dari berbagai bidang. Mudah sekali untuk menghancurkan fisik dan materi, tetapi hati dan pemikiran yang penuh dengan keyakinan tidak akan pernah bisa dihancurkan begitu saja. Jadi, jangan sombonglah mengaku hebat meski berkuasa dan memiliki jabatan serta uang banyak, bila tidak mampu juga membuktikannya lewat pemikiran dan sikap ke-Acehan yang sejatinya. Malulah pada Wali Nanggroe kalian, wahai Aceh!!!

Bayangkan, beliau dulu harus rela meninggalkan semua materi dan bahkan istri serta anaknya hanya untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Beliau juga terus berpikir lewat menulis meski dalam kegelapan dan hanya menggunakan lampu minyak atau lilin hanya untuk dapat terus membela Aceh. Beliau harus keluar masuk hutan dan makan ala kadarnya karena kesetiaan dan dedikasinya terhadap Aceh.

Masa sekarang, saat teknologi sudah modern, laptop, internet, ipad, dan bb di mana-mana, hanya sibuk dipakai untuk chat dan pacaran saja?! Listrik meski sering mati tapi masih banyak penerangan yang lebih canggih dari lampu minyak, kan?! Makan pun tidak sesulit di hutan, sekolah dan belajar bisa di mana-mana, bahkan sudah sangat tinggi-tinggi, tapi mana hasilnya?! Biarpun ada, apa sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Hasan Tiro?! Duh, saya sendiri harus mengakui, saya malu betul!!!

Sekali lagi, saya bukan orang Aceh tapi saya ingin sekali melihat Aceh ini berjaya kembali. Disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, pengatuh Aceh pada Indonesia sangat besar sekali. Aceh adalah contoh dari bagaimana Indonesia secara umum. Apa yang terjadi di Aceh selalu saja merembet ke daerah yang lainnya dengan disesuaikan pada kondisi masing-masing tentunya. Sehingga, bila ada yang bertanya, apa kepentingan saya atas Aceh ini?! Saya tidak memiliki kepentingan apapun selain saya ingin melihat seluruh masyarakat Indonesia memiliki jati diri sepenuhnya dan tiada lagi harus ada dusta yang membodohi. Biar bagaimanapun juga, the truth is the truth and nothing but the truth.

Jika memang ingin Aceh seganteng Hasan Tiro, maka belajarlah untuk menghargai, menghormati, dan mempelajari sejarah dengan baik. Menulislah karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki pemikiran hebat, yang tak mampu untuk menulis dengan baik dan benar sepenuh hati dan jiwa untuk kemuliaan dan kehormatan semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ingatlah selalu, fisik dan materi bukanlah yang utama meski diperlukan bila memang ingin menjadi terhormat tetapi hati dan jiwa yang penuh dengan cinta dan ketulusan.

*) Penulis buku "Ayahku Inspirasiku", atjehpost.com

Sumber Kutipan : http://www.atjehcyber.net/2012/04/hasan-tiro-ganteng-karena-sejarahnya.html